Jakarta, Portonews.com – Pemerintah meluncurkan kolaborasi pemanfaatan sistem registrasi sosial ekonomi (regsosek) dalam rangka mendukung Visi Indonesia Emas 2045 berdasarkan perencanaan dan penganggaran berbasis data yang valid dan akurat yang berpotensi menghemat anggaran Rp50 triliun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, data sosial ekonomi yang akurat, komprehensif, dan berperingkat merupakan pondasi yang kuat dalam perencanaan program-program pembangunan.
“Perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang dimiliki Regsosek akan memudahkan untuk mengidentifikasi calon penerima manfaat,” kata Suharso dalam keterangan saat acara Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi dalam Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Kamis (20/6).
Acara Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi dalam Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Kementerian/Lembaga dan turut didukung oleh SKALA, Program Kemitraan Australia dan Indonesia untuk akselerasi layanan dasar.
Menurut dia, data Regsosek dapat digunakan untuk menganalisis kondisi rumah beserta anggota rumah tangga guna memastikan bantuan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah dapat memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan memberikan dampak maksimal bagi pengembangan wilayah dan tentunya kesejahteraan masyarakat.
Selain dimanfaatkan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, kata Suharso, akses data Regsosek juga akan diberikan kepada akademisi dan organisasi masyarakat untuk mendukung proses-proses kajian ataupun kegiatan lainnya yang dapat mendukung kesuksesan pelaksanaan program Pemerintah. Suharso menjamin, proses ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.
Suharso menambahkan, Bappenas juga telah mengembangkan platform Monografi Digital yang merupakan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (SEPAKAT). Melalui SEPAKAT, kata Suharso, proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi program pembangunan dapat dilakukan dengan menggunakan data Regosek secara cepat dan akurat di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota hingga Desa/Kelurahan.
“SEPAKAT menjadi platform terbuka untuk dapat melakukan analisis lebih tajam dengan adanya Regsosek. SEPAKAT EDU merupakan platform pembelajaran mandiri (self-learning) yang dikembangkan untuk penyebaran pemanfaatan data Regsosek yang dapat diakses melalui aplikasi SEPAKAT,” ujar Suharso.
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan sistem registrasi sosial ekonomi bisa membantu pemerintah dalam mengevaluasi pemberian bantuan sosial.
“Data kesejahteraan sosial saat ini masih bersifat sektoral dan terfragmentasi dan ini menyulitkan dalam melakukan evaluasi pemberian bantuan sosial karena pemerintah tidak punya data yang komprehensif. Dengan adanya Regsosek diharapkan tercipta satu data Indonesia yang bisa membantu pemerintah pusat dan juga pemerinah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan tepat sasaran di seluruh Indonesia,” kata Teguh.
Teguh menambahkan, data registrasi sosial ekonomi mempunyai peranan penting dalam pembangunan khususnya di daerah. Karena, penggunaan data Regsosek akan menjamin akurasi program yang dirancang bisa tepat sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Sistem Regsosek dapat menyediakan basis data yang komprehensif agar nantinya dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
“Dengan Regsosek kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang tingkat kesejahteraan, kondisi rumah tangga dan berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya,” kata Airlangga dalam acara Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi di Jakarta, Kamis.
Menurut Airlangga, data yang sesuai memegang peran krusial dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Data ini juga dapat menjadi tools untuk mempercepat penghapusan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah, serta menciptakan masyarakat menuju kelas menengah dengan penghasilan relatif lebih tinggi,” jelasnya.
Airlangga menjelaskan, Indonesia telah menunjukkan kinerja positif dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan selama 15 tahun terakhir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,36 persen, sementara kemiskinan ekstrem mencapai 1,12 persen.
Dalam pernyataannya, ia juga mengutip data dari Bank Dunia (World Bank) yang menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam pertumbuhan kelas menengah.
Proporsi kelas menengah di Indonesia tumbuh dari 7 persen menjadi 20 persen dari total penduduk.
“Peningkatan kualitas dan kuantitas kelas menengah tentu membantu percepatan pertumbuhan ekonomi serta memperluas pemerataan kesejahteraan,” ujar Airlangga.
Meskipun demikian, ia mengakui bahwa tantangan berikutnya adalah perluasan kelas menengah yang memerlukan upaya signifikan.
Tantangan tersebut dapat diselesaikan melalui integrasi program-program pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan Regsosek.
Adapun Airlangga menyampaikan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, antara lain, pertama identifikasi program di Kementerian/Lembaga (K/L).
Program harus didasarkan pada kriteria seperti akses terhadap pendapatan atau pekerjaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta akses pembiayaan UMKM.
Kedua, pemanfaatan data yang tepat sasaran.
“Memastikan bahwa data yang digunakan tepat sasaran berdasarkan sumber yang sama atau dipadankan dengan Regsosek, serta menciptakan tata kelola data yang baik sesuai prinsip keamanan, privasi, serta memudahkan akses dan pemanfaatan oleh pihak terkait,” terangnya.
Ketiga, pemutakhiran data secara berkala. Hal ini dilakukan dengan memastikan adanya mekanisme pemutakhiran data secara berkala dari Regsosek serta memonitor perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, Airlangga menilai pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan kelas menengah yang kuat tidak dapat dilakukan secara terpisah.
Diperlukan koordinasi dan konvergensi yang mendalam dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi di berbagai sektor.
“Dengan kelas menengah yang kuat, kita memiliki pondasi kokoh untuk memenuhi bangsa yang lebih maju dan mampu mencapai target yang disarankan dalam UU Pembangunan Jangka Menengah,” tutupnya. – (ANTARA)