Jakarta, Portonews.com – Dalam rangka meningkatkan produktivitas di berbagai sektor, termasuk industri manufaktur, yang selama ini menjadi sektor penggerak utama perekonomian nasional, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memiliki peran strategis dalam memajukan perekonomian Indonesia, khususnya melalui lembaga validasi dan verifikasi yang mereka kelola. Peran ini diharapkan mampu membantu Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap, dengan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak. “Inovasi teknologi, peningkatan keterampilan dan pendidikan, serta efisiensi manajerial dan teknis merupakan kunci untuk peningkatan produktivitas,” ungkap Faisol Riza dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (22/12/2024).
Faisol menambahkan bahwa Kemenperin memegang amanat besar dalam mengelola aktivitas produksi di industri manufaktur untuk mendongkrak kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, sektor industri diharapkan dapat tumbuh antara 8 hingga 8,6 persen, dengan kontribusinya mencapai 22 persen.
“Untuk mencapainya, harus ditempuh dengan cara yang berbeda, karena dengan cara yang umum sumber daya kita tidak akan cukup. Dengan demikian, kita harus mencari terobosan supaya dapat mencapai peningkatan industri dan sumbangan berupa kinerja kementerian yang tinggi,” jelasnya lebih lanjut.
Dalam beberapa waktu terakhir, Wamenperin juga melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik (BBSPJIKKP) di Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, ia memberikan apresiasi terhadap keberadaan laboratorium uji dan lembaga verifikasi yang dimiliki BBSPJIKKP, yang berpotensi besar dalam mendukung sektor industri.
“Namun, tantangannya adalah bagaimana menjangkau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan layanan ini, mengingat banyak yang berlokasi di luar Yogyakarta,” ujar Wamenperin. Untuk itu, ia berharap BBSPJIKKP terus berinovasi dan mengembangkan strategi untuk memperluas jangkauan layanannya.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi, juga menyatakan komitmennya untuk mendukung unit-unit kerja di bawah BSKJI agar terus berinovasi. “BSKJI Kemenperin melalui Pusat Industri Hijau telah mendorong dan memberikan fasilitasi pendirian Lembaga Validasi Verifikasi (LVV) kepada UPT di bawah BSKJI. Setidaknya ada 8 LVV yang sedang menuju akreditasi, dan LVV BBSPJIKKP Yogyakarta menjadi yang pertama terakreditasi untuk lingkup Nilai Ekonomi Karbon,” jelas Andi.
Lebih lanjut, Kepala BBSPJIKKP Yogyakarta, Hagung Eko Pawoko, menyatakan kesiapan lembaganya untuk bersaing dengan lembaga verifikasi non-kementerian, mengingat LVV BBSPJIKKP merupakan lembaga verifikasi satu-satunya di tingkat kementerian/lembaga yang memiliki ruang lingkup Skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
“Skema NEK ini secara tidak langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mendukung upaya dekarbonisasi yang menjadi prioritas nasional,” tuturnya. Hagung juga berharap pengembangan LVV GRK Skema NEK akan memberikan dua manfaat besar, yakni meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenperin dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
LVV BBSPJIKKP Yogyakarta telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional pada 18 Oktober 2023, dengan ruang lingkup yang mencakup Verifikasi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk organisasi, serta Validasi Verifikasi GRK untuk proyek sektor manufaktur dan penanganan limbah. Skema NEK juga telah terdaftar pada Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dengan lingkup verifikasi laporan emisi, validasi Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM), dan verifikasi Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM).
