Jakarta, Portonews.com – Kementerian Perindustrian telah merancang sejumlah program cepat (quick wins) guna mempercepat laju ekonomi nasional yang diamanatkan pemerintah sebagai kelanjutan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami bersama kementerian lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian telah mengadakan rapat terbatas. Beberapa prioritas sektor industri telah dipaparkan, dan akan dibentuk gugus tugas atau task force untuk merancang pembahasan lebih rinci,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/11).
Menperin menyampaikan, prioritas pertama adalah mengalihkan pintu masuk impor atau titik masuk beberapa komoditas tertentu ke wilayah Indonesia Timur guna melindungi industri lokal. Langkah ini sesuai usulan Menperin agar pintu masuk barang impor dialihkan demi mendukung pasar domestik serta meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia.
Komoditas yang menjadi target pemindahan meliputi barang elektronik, tekstil dan produk turunannya (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, serta obat tradisional. “Pemilihan komoditas tersebut bukan tanpa alasan, mengingat sektor ini cukup rentan terhadap serbuan produk impor murah atau ilegal. Kami fokus menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang,” tambahnya.
Agus juga menginisiasi kebijakan rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Gas Bumi untuk kebutuhan domestik. Regulasi ini diharapkan segera diresmikan karena akan mendukung kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.
“RPP Gas Bumi ini juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk pembangkit listrik. Kami konsisten menyampaikan pentingnya kelanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT),” ungkapnya, dilansir dari laman kemenperin, Senin (4/11/2024).
Menurut Agus, peraturan ini akan menjadi pendorong utama bagi industri manufaktur yang selama ini menjadi penopang ekonomi nasional. Bahkan, melalui aturan ini, HGBT tidak hanya diterapkan pada tujuh subsektor industri yang selama ini telah menikmati insentif tersebut, yaitu industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.
“Kemenperin sebagai pembina seluruh sektor manufaktur memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal,” tegasnya.
Di sisi lain, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka pendek, pemerintah meluncurkan inisiatif baru dalam bentuk Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya.
“Kredit ini bertujuan untuk mendukung pembiayaan bank kepada sektor usaha padat karya guna menciptakan lapangan kerja,” jelas Agus. Kredit ini juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas melalui pembaruan mesin produksi dan teknologi baru.
Dalam rapat koordinasi terbatas, Menperin juga menguraikan beberapa program prioritas di sektor industri, antara lain pengembangan standar industri, sektor industri hijau, dan jasa industri. Di samping itu, fokus juga diarahkan pada program pengembangan SDM industri serta dukungan terhadap industri-industri yang berada di bawah Kemenperin, seperti industri agro, logam, mesin, alat transportasi dan elektronik (ILMATE), kimia, farmasi, tekstil (IKFT), serta industri kecil dan menengah (IKM). Kemenperin juga menjalankan program penguatan ketahanan industri, wilayah industri, serta akses industri ke pasar internasional (KPAII).
