Jakarta, Portonews.com-Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, menekankan peran strategis sektor hilir minyak dan gas bumi (migas) dalam menopang ketahanan energi Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi.
Yuliot menjelaskan, ketersediaan energi yang memadai dan terjangkau sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Sektor migas, menurutnya, masih menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan energi, terutama di tengah transisi menuju energi bersih.
Dalam paparan terkait bauran energi semester pertama 2024, batubara masih mendominasi dengan 39,48 persen, diikuti minyak bumi sebesar 29,90 persen, gas bumi 16,69 persen, dan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 13,93 persen. Yuliot juga memproyeksikan bahwa pada tahun 2050, porsi minyak bumi akan turun menjadi sekitar 20 persen, sementara gas bumi diperkirakan meningkat hingga 24 persen.
Di sektor hilir migas, pemerintah terus menggenjot pemanfaatan gas bumi, termasuk melalui pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga. Hingga September 2024, sebanyak 703.000 sambungan rumah (SR) dari APBN dan 400.000 SR non-APBN telah terpasang. Pemerintah menargetkan 5,5 juta SR pada tahun 2030, yang diharapkan mampu mengurangi impor LPG sebesar 550 ribu ton per tahun dan menghemat subsidi hingga Rp5,6 triliun.
“Pembangunan jaringan gas rumah tangga tidak hanya mengurangi ketergantungan pada LPG impor, tetapi juga memberikan efisiensi yang signifikan bagi masyarakat,” kata Yuliot, dikutip dari laman esdm.go.id, (13/12/2024).
Selain itu, pemerintah berupaya mengintegrasikan jaringan pipa gas bumi di Sumatera dan Jawa untuk mendistribusikan potensi gas dari Wilayah Kerja (WK) Agung dan WK Andaman di Aceh. Pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) direncanakan akan melayani 300 ribu SR, sementara pipa Duri-Sei Mangke (Dusem) akan mendukung 600 ribu SR.
Program BBM Satu Harga terus berjalan untuk menjamin pemerataan energi, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hingga 2024, 580 penyalur telah dibangun sejak program ini dimulai pada 2017. “Langkah ini memastikan masyarakat di wilayah 3T mendapatkan akses energi yang terjangkau,” tegas Yuliot.
Pemerintah juga memperkuat cadangan operasional BBM, yang meningkat dari 11 hari pada 2020 menjadi 23 hari pada 2024. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan BPH Migas Nomor 9 Tahun 2020, yang mengatur penyediaan cadangan BBM.
Penggunaan biodiesel juga menjadi prioritas. Selama 2023, implementasi biodiesel B35 menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp120,5 triliun. Program ini akan berlanjut ke B40 dan B50, yang diharapkan meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menyatakan bahwa sektor hilir migas tetap relevan dalam mendukung transisi energi. “Transisi menuju energi bersih harus tetap memperhatikan peran hilir migas sebagai pendukung utama penyediaan energi,” ujar Erika.
Pada konferensi tersebut, berbagai perjanjian kerja sama ditandatangani, termasuk antara BPH Migas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait distribusi BBM untuk sektor perikanan, serta kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam pengendalian distribusi BBM. Selain itu, Surat Keputusan Kuota BBM 2025 diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, bersama Surat Keputusan Hak Khusus Niaga Gas Bumi kepada PT Energasindo Heksa Karya dan PT Bayu Buana Gemilang.
Dengan berbagai inisiatif ini, pemerintah optimis dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.
