Jakarta, Portonews.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa sekitar Rp100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini, yang mencapai Rp435 triliun, berpotensi tidak tepat sasaran.
“Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp100 triliun,” kata Bahlil dalam pernyataannya di Jakarta Minggu (3/11).
Menurut Bahlil, subsidi tersebut seharusnya ditujukan untuk masyarakat yang berhak menerimanya. “Tidak mau kan subsidi yang harusnya itu untuk saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus, kemudian malah diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya sudah bagus,” ujarnya.
Dilansir dari laman Antara, Bahlil menjelaskan bahwa potensi ketidakakuratan dalam penyaluran subsidi ini terungkap melalui laporan dari berbagai instansi, termasuk PLN, Pertamina, dan BPH Migas. “Kami menengarai dalam berbagai laporan yang masuk, baik PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik itu kami melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran,” ucapnya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar tim dibentuk untuk mengevaluasi dan mencari solusi terkait penyaluran subsidi energi yang tidak tepat sasaran. Tim yang dipimpin Bahlil saat ini tengah merumuskan beberapa langkah, salah satunya adalah penyaluran subsidi melalui bantuan langsung tunai (BLT).
“Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah agar kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT langsung kepada masyarakat,” jelasnya.
Bahlil juga menambahkan bahwa solusi lain bisa berupa kombinasi kebijakan, di mana sebagian subsidi tetap diberikan melalui skema yang ada, sementara sebagian lainnya dialokasikan dalam bentuk BLT. “Jadi, kita tunggu saja, dua minggu dikasih waktu dari Pak Presiden. Jadi dua minggu ini akan kami selesaikan (formulasi solusinya),” imbuhnya.
