Jakarta, Portonews.com – Pemerintah Indonesia terus berupaya menekan emisi dan memperbaiki kualitas udara melalui kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dalam media workshop bertajuk “Tekan Emisi, Perbaiki Kualitas Udara: Kebijakan Baru Subsidi BBM” yang diadakan di Jakarta, Senin (5/8/2024). Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, menekankan pentingnya penyaluran subsidi BBM yang tepat sasaran.
Rachmat Kaimuddin menyampaikan bahwa subsidi BBM seharusnya ditujukan untuk menjaga daya beli kalangan rentan atau tidak mampu. Namun, kenyataannya, masih banyak pihak yang menikmati subsidi BBM meski seharusnya tidak berhak. “Subsidi ini seharusnya dinikmati oleh mereka yang berhak. Faktanya, masih ada pihak-pihak yang menikmati subsidi BBM tersebut yang semestinya tidak patut menerima,” ujarnya.
Rachmat juga mengingatkan agar masyarakat yang mampu tidak membeli BBM bersubsidi, karena hal ini akan mengusik rasa keadilan. Ia memberikan contoh, “Jika pengguna motor menggunakan Pertalite mendapat subsidi 1 rupiah, pengguna mobil Low Cost Green Car (LCGC) mendapat 4 rupiah, dan pengguna mobil di atas LCGC mendapat 5 rupiah. Artinya, kita memberikan seperlimanya kepada orang yang menggunakan kendaraan di atas LCGC. Ini satu hal yang aneh, kan?”
Lebih lanjut, Rachmat menyoroti pengguna BBM solar yang masih dinikmati oleh kendaraan mewah diesel, meskipun kendaraan tersebut tidak termasuk dalam kategori LCGC. “Fakta ini kembali mengusik rasa keadilan,” tambahnya.
Meskipun pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat, Rachmat menyatakan bahwa pemerintah berencana meningkatkan kualitas BBM secara bertahap. “Saat ini kita telah mengidentifikasi masalahnya. Pemerintah pun tidak ada rencana menaikkan harga BBM subsidi, yang kita inginkan adalah kualitas BBM naik secara bertahap,” jelasnya.
Rachmat juga tidak dapat memprediksi kapan pembatasan subsidi BBM akan dilakukan karena hal tersebut berada di luar kewenangannya. Namun, ia berharap bahwa di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, penggunaan BBM dengan kandungan sulfur yang tinggi dapat segera dihentikan.
Workshop ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya penyaluran subsidi BBM yang tepat sasaran demi mencapai kualitas udara yang lebih baik dan mengurangi emisi.
