Jakarta, Portonews.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rancangan skema subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik sudah berada di tahap akhir. Proses ini tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto, yang saat ini sedang berada di luar negeri.
“Skema subsidi BBM sudah hampir final. Nanti setelah Bapak Presiden kembali, kami akan melaporkan hasilnya secara menyeluruh,” kata Bahlil kepada awak media di Jakarta, Jumat (22/11).
Bahlil menambahkan bahwa setelah memberikan laporan lengkap kepada Presiden, dirinya akan mengumumkan kepada publik mengenai formulasi baru ini. “Setelah itu, saya akan menyampaikan informasinya kepada rekan-rekan wartawan,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa malam ini dirinya akan bertolak ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kerja luar negeri yang berlangsung sejak 8 hingga 24 November.
“Ini bagian dari tugas saya untuk mendampingi Bapak Presiden selama di Uni Emirat Arab,” tambahnya.
Sebelumnya, Bahlil sempat menjelaskan bahwa terdapat tiga opsi yang sedang dipertimbangkan terkait mekanisme penyaluran subsidi BBM dan tarif listrik.
Opsi pertama adalah mengubah seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT) yang langsung disalurkan kepada masyarakat. Opsi kedua adalah mempertahankan subsidi BBM berbasis barang untuk transportasi umum dan fasilitas publik guna menekan inflasi. Sebagian subsidi ini juga akan diubah menjadi BLT untuk masyarakat tertentu. Sementara itu, opsi ketiga adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi.
Bahlil menjelaskan bahwa ketiga opsi tersebut dirancang untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran. Hal ini didasari oleh data yang menunjukkan adanya penyimpangan penyaluran subsidi.
“Jika saya boleh jujur, sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik tidak tepat sasaran. Jumlahnya signifikan, mencapai sekitar Rp100 triliun,” ujar Bahlil pada kesempatan sebelumnya, Minggu (3/11).
Skema ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang telah lama menggerogoti efektivitas subsidi pemerintah. Dengan pendekatan baru ini, subsidi diharapkan benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, tanpa memicu gejolak ekonomi seperti inflasi.
Meski keputusan akhir berada di tangan Presiden, Bahlil menyatakan optimisme bahwa formulasi ini akan membawa dampak positif bagi pengelolaan subsidi di Indonesia. “Intinya, kita ingin subsidi ini adil dan tepat sasaran,” pungkasnya.
