Jakarta, Portonews.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat ini sedang menyiapkan alternatif penyaluran subsidi BBM dan listrik agar lebih tepat sasaran, tanpa hanya bergantung pada skema bantuan langsung tunai (BLT).
“Ada beberapa opsi. Salah satunya bisa menggunakan BLT, dan beberapa opsi lainnya masih dalam pertimbangan. Namun, belum ada keputusan final,” ujar Bahlil di Jakarta, Jumat (1/11).
Bahlil menjelaskan bahwa kementeriannya masih mengembangkan formula distribusi yang sesuai untuk subsidi BBM dan listrik. Terkait LPG, bantuan akan diberikan secara bertahap, dengan prioritas kepada pengguna seperti UMKM dan rumah tangga.
“Untuk LPG, fokus kita pada sektor-sektor yang langsung menyentuh masyarakat, seperti UMKM dan ibu rumah tangga. Tapi untuk BBM dan listrik, kami masih mencari formula yang tepat,” tambahnya.
Dalam tugasnya sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, Bahlil menyatakan bahwa pihaknya diminta untuk menyusun skema distribusi yang matang dan efektif. Presiden menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan yang diputuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tidak asal-asalan.
“Presiden Prabowo mengarahkan agar kebijakan yang kita terapkan benar-benar matang. Skemanya harus diperhitungkan dengan cermat agar tepat sasaran,” katanya.
Bahlil menyebutkan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat dengan beberapa lembaga terkait untuk memperdalam kriteria penerima subsidi. Rapat ini direncanakan akan berlangsung pada awal pekan depan.
“Kami rencananya akan rapat pada hari Senin atau Selasa untuk membahas lebih dalam soal distribusi subsidi ini,” jelasnya.
Dalam mengumpulkan data penerima subsidi, Bahlil juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Institusi ini ditunjuk oleh Presiden untuk menghimpun dan menyelaraskan data dari Kementerian Sosial, Pertamina, dan PLN agar distribusi subsidi bisa lebih tepat.
“BPS ditunjuk oleh Presiden untuk mengumpulkan dan menyelaraskan data dari berbagai sumber, termasuk dari Kementerian Sosial, Pertamina, dan PLN,” ucap Bahlil.
Sebelumnya, pemerintah telah meninjau formulasi subsidi BBM agar bisa lebih tepat sasaran, dengan mempertimbangkan subsidi langsung sebagai salah satu opsi. Sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi, Bahlil juga bertugas mengakselerasi kajian ini demi menghasilkan kebijakan yang lebih efisien.
Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menentukan kebijakan subsidi, mengingat dampak langsungnya terhadap masyarakat. Pemerintah, menurutnya, tidak ingin subsidi disalurkan kepada kelompok yang tidak berhak. – (ANTARA)
