Palu, Portonews.com – Konferensi Nasional Mineral Kritis Indonesia (KNMKI) yang digelar di Palu, Sulawesi Tengah, pada 9-10 Oktober 2024, menyerukan pemerintah yang baru, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk segera merumuskan kebijakan inklusif terkait hilirisasi nikel. Acara ini diikuti lebih dari 60 organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, dan komunitas masyarakat terdampak yang terlibat dalam sektor pengolahan nikel.
Dalam komunike bersama yang dirilis pada konferensi ini, para peserta mendesak pemerintahan baru untuk mendengarkan langsung suara warga terdampak, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil melindungi hak asasi manusia, serta memperhatikan kelestarian lingkungan. “Hilirisasi nikel tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi harus melindungi hak masyarakat dan memastikan keberlanjutan lingkungan demi kesejahteraan bersama,” ujar komunike tersebut.
Dikutip dari laman petrominer.com, Linda Rosalina, Ketua Panitia sekaligus Direktur Eksekutif Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK INDONESIA), menegaskan pentingnya konferensi ini dalam memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang terdampak langsung oleh industri nikel. “Konferensi dan lokakarya ini telah mengungkap fakta lapangan yang tidak bisa diabaikan, sehingga memperjelas komitmen kami untuk bersinergi dalam mengadvokasi isu-isu pertambangan dan industri nikel,” katanya.
Menurut Linda, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengurangi dampak negatif dari sektor pertambangan nikel, yang selama ini banyak merugikan masyarakat lokal. “Kami bertekad memperjuangkan tata kelola nikel yang lebih adil, berkelanjutan, serta menghormati hak-hak masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan,” tambahnya.
KNMKI juga menyoroti tantangan besar dalam pengelolaan industri nikel, terutama terkait dengan transisi energi, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Peserta konferensi menekankan bahwa hilirisasi nikel seharusnya menjadi strategi untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja yang layak, namun hingga saat ini, komitmen pemerintah dalam memastikan pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan masih dipertanyakan.
“Realitas di lapangan menunjukkan banyak dampak negatif yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan lingkungan di sekitar kawasan hilirisasi nikel,” ujar komunike bersama tersebut.
Dengan latar belakang ini, peserta konferensi mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024, untuk menjadikan hilirisasi nikel sebagai langkah yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga memperhatikan keberlanjutan dan hak asasi manusia. (*)