Jakarta, Portonews.com – Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar lebih tepat sasaran, khususnya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Deputi Transportasi dan Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, menegaskan bahwa subsidi BBM tidak lagi akan diberikan kepada golongan masyarakat kelas atas. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam mengatasi polusi udara dan menghemat anggaran subsidi.
“Golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM,” ungkap Deputi Rachmat dalam sebuah media briefing yang berlangsung di kantor Kemenko Marves, Jakarta, pada Kamis (12/9/2024). Keputusan ini diambil untuk memastikan subsidi BBM dapat dimanfaatkan secara optimal oleh golongan yang membutuhkan, sekaligus memberikan BBM dengan kualitas yang lebih baik dan rendah sulfur.
Langkah ini diambil setelah pemerintah menyadari adanya ketidakefisienan dalam penyaluran subsidi BBM selama lima tahun terakhir. “Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan Rp119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut,” jelas Rachmat.
Meski ada kekhawatiran terkait dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap masyarakat kelas menengah, Rachmat memastikan bahwa pemerintah sangat memperhatikan kondisi ekonomi golongan tersebut. Menurutnya, penyesuaian subsidi ini hanya akan berdampak pada kurang dari 7% populasi kendaraan. “Jika jenis kendaraan di atas 1400cc tidak lagi menjadi penerima subsidi BBM, maka dampaknya akan dirasakan oleh kurang dari 7% populasi kendaraan,” katanya.
Dalam upaya mengurangi polusi udara, pemerintah juga telah menyiapkan kilang minyak yang mampu menyediakan BBM solar rendah sulfur. Langkah ini akan dimulai di Jakarta dan ditargetkan untuk diterapkan secara nasional pada tahun 2028. “Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM, sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih,” tegas Rachmat.
Dengan penyediaan BBM rendah sulfur dan penyaluran subsidi yang lebih selektif, pemerintah berharap dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat yang paling membutuhkan. Rachmat menekankan bahwa langkah ini tidak hanya akan mengurangi beban negara, tetapi juga mengurangi polusi udara di kota-kota besar seperti Jakarta.
