Jakarta, Portonews.com : UNSADA, singkatan dari Universitas Darma Persada, didirikan pada 6 Juli 1986 oleh tentara pelajar dan pelajar Indonesia di Jepang, yang tergabung dalam Organisasi Perhimpunan Alumni Jepang (Persada) di bawah Yayasan Melati-Sakura. Universitas ini dipimpin oleh Dr. (Hoc) Rachmat Gobel dan dibinanya oleh Marsekal Madya TNI (Purn.) Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita, M.Eng. UNSADA baru-baru ini menggelar Forum Group Discussion (FGD) mengenai energi terbarukan, terutama geothermal dan transisi energi, di kampus Jalan Taman Malaka Selatan.
Peran BKPM yang dianggap kurang aktif dalam mengawal investasi asing dapat disebabkan oleh hambatan birokrasi antar Kementerian dan Pemda. Isu tarif Perpres 112/2022 yang dianggap kurang menarik investor dan permasalahan TKDN juga menjadi tantangan. Diperlukan sinergi antar instansi terkait untuk meningkatkan iklim investasi dan mengatasi hambatan tersebut.
Natio Lasman, dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Darma Persada dan anggota Dewan Energi Nasional, menekankan pentingnya manajemen lebih baik terhadap cadangan energi fosil yang terbatas. Ia mendorong persiapan pembangkitan energi dari sumber terbarukan, termasuk energi kelautan di Indonesia, untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi. Saat ini, masih dalam pembahasan antar Kementerian/Lembaga formula Transisi Energi yang tepat, agar mencapai Net Zero Emission (NZE) sambil memperhitungkan ketahanan energi, terutama ketika cadangan energi fosil semakin berkurang.
Harris Yahya, Direktur Panas Bumi, Ditjen EBTKE, KESDM, menyampaikan bahwa pemerintah telah menerbitkan Perpres 11/2023 terkait Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang ESDM, khususnya dalam sub bidang EBT. Untuk mendukung pemanfaatan EBT dalam bauran energi primer dan mencapai penurunan emisi global, perlu dioptimalkan kewenangan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. PLTP dianggap memiliki Capacity Factor paling ideal untuk memproduksi Green Hydrogen.
Pemanfaatan fluida geotermal dalam proses liquefaction (penyimpanan) dapat meningkatkan efisiensi produksi hidrogen dari energi panas bumi hingga sekitar 18%. Saat ini, banyak pengusaha PLTS menawarkan harga listrik sekitar US 4-6 cent per kWh. Jika permintaan pengusaha PLTP tetap pada harga listrik US 16 cent per kWh, maka pengusahaan PLTP dapat kalah dalam mendapatkan bisnis dibandingkan pengusahaan PLTS.
Riki Ibrahim, dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Darma Persada dan mantan Dirut PT. GeoDipa Energi (Persero) periode 2016-2022, menyoroti perlunya upaya pendampingan dan pengawalan langsung oleh BKPM, dengan turut serta di lapangan bersama Kementerian Teknis. Tujuannya adalah mengatasi hambatan birokrasi akibat ego sektoral, untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Indonesia. Pemerintah juga terus memberikan insentif kepada sektor geotermal, termasuk biaya eksplorasi yang sudah dilakukan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI).
Pendanaan melalui mini World Bank versi Indonesia, yaitu SMI, juga menyediakan pinjaman dana eksplorasi kepada swasta seperti GREM. Penting untuk dicatat bahwa harga listrik PLTP di California dan Nevada, AS, berkisar 4-9 cent per kWh, bersaing dengan PLTS di pasar bebas listriknya. Ini mencerminkan dinamika persaingan antara PLTP dan PLTS dalam konteks harga listrik di pasar tersebut.
Data Indonesia menunjukkan bahwa harga listrik PLTP yang beroperasi umumnya berkisar antara US 7-9 cent per kWh, dengan kenaikan sekitar 5% setiap tahunnya. Bahkan, dalam periode sekitar 2018-2020, ada PLTP yang berhasil menurunkan harga listriknya dari sekitar US 12 cent per kWh menjadi sekitar US 8 cent per kWh. Di sisi lain, biaya operasi rata-rata PLTP hanya berkisar antara US 1-3 cent per kWh. Harapannya, Indonesia dapat menambah kapasitas PLTP sesuai dengan RUPTL PT PLN (Persero) untuk periode 2021-2030, dengan total kapasitas PLTP mencapai sekitar 3.355 MW. Itu merupakan rangkuman dari presentasinya.