Jakarta, Portonews.com – Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) melalui diskusi yang diadakan dalam Indonesia Energy Transition Forum (IETD) 2024, baru-baru ini mengajukan sembilan rekomendasi percepatan transisi energi yang berkeadilan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Transisi energi adalah langkah penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen dan berkontribusi dalam menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius,” ujar Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta, Rabu (6/11).
Dari sembilan rekomendasi tersebut, lima di antaranya dianggap sebagai langkah jangka pendek yang dapat segera diimplementasikan, sementara empat sisanya berfokus pada strategi jangka panjang untuk mencapai transisi energi yang berkelanjutan.
Adapun Lima Langkah Jangka Pendek dengan Target Realistis dan Kebijakan Prioritas sebagai berikut:
Pertama, ICEF dan IESR mendorong pemerintah untuk menetapkan target transisi energi dan peta jalan yang realistis serta terjangkau. Fabby menyebutkan bahwa kebijakan ini harus mengutamakan biaya yang efisien tanpa mengorbankan keandalan pasokan energi, dan harus sejalan dengan target pembatasan suhu 1,5 derajat Celsius.
Menurut Fabby, salah satu prioritas adalah mengembalikan target bauran energi terbarukan menjadi 23 persen pada 2025 dan terus meningkat hingga 2030. “Pemerintah juga perlu memberikan transparansi terhadap biaya dari berbagai skenario transisi yang sedang dipertimbangkan, sehingga setiap keputusan yang diambil merupakan pilihan biaya paling optimal,” tambahnya.
Langkah kedua dalam rekomendasi ini menitikberatkan pada penyelesaian kebijakan dan regulasi energi yang tertunda. Fabby mengusulkan agar kebijakan utama, seperti Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), peta jalan pengakhiran PLTU batubara, dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), segera diselesaikan dalam 100 hari pertama pemerintahan baru.
Reformasi subsidi energi menjadi dukungan sosial langsung bagi kelompok masyarakat rentan menjadi langkah ketiga. Fabby menegaskan pentingnya membentuk tim khusus yang bertugas merancang strategi transformasi subsidi agar subsidi energi lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat kelas menengah bawah.
Langkah keempat, pemerintah disarankan untuk mereformasi sektor ketenagalistrikan melalui implementasi rekomendasi dalam Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), yang bertujuan untuk memudahkan implementasi pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) sesuai komitmen bersama.
Terakhir, penghapusan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di sekitar 5.400 unit PLTD dengan total kapasitas 3,5 GW dianggap penting untuk meningkatkan akses energi di daerah terpencil. “Program dedieselisasi ini telah tertunda selama tiga tahun dan perlu dipercepat,” kata Fabby, menambahkan bahwa langkah ini juga akan mengurangi kebutuhan impor diesel dan biaya listrik di daerah.
Berikut Empat Strategi Jangka Panjang dengan target Menarik Investasi dan Mendukung Industri Energi Bersih
Rekomendasi jangka panjang pertama adalah memperkuat diplomasi energi dengan mendorong kerja sama Selatan-Selatan, yang memungkinkan Indonesia menjadi pusat investasi dan transfer teknologi untuk transisi energi global. Langkah ini diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi internasional di bidang energi terbarukan.
Kedua, pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung transformasi bisnis, terutama bagi industri dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Transformasi ini terjadi karena teknologi energi bersih semakin terjangkau,” ujar Fabby. PLN, misalnya, bisa mengembangkan perannya dari sekadar menjual listrik menjadi penyedia layanan energi yang berkualitas.
Pemerintah juga didorong untuk menerjemahkan target energi bersih ke dalam rencana pengembangan industri dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan menyediakan paket insentif untuk pengembangan industri energi bersih domestik, pemerintah diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam sektor energi bersih.
Strategi jangka panjang terakhir adalah memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait energi. Fabby menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak, termasuk bisnis, industri, masyarakat adat, pekerja, pemuda, akademisi, dan media dalam proses perumusan kebijakan energi. “Proses ini harus terbuka dan mudah diakses, sehingga semua pihak bisa berpartisipasi aktif,” tegasnya.
Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 yang berlangsung pada 4-6 November 2024 ini, diselenggarakan oleh ICEF dan IESR, bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Tahun ini, acara mengusung tema “Mewujudkan Transisi Energi yang Berkeadilan dan Tertata,” dan mencakup 11 sesi yang membahas berbagai topik, serta menghadirkan lebih dari 50 pembicara nasional dan internasional.
IETD 2024 mencerminkan langkah serius berbagai pihak dalam membangun peta jalan transisi energi Indonesia yang lebih terukur dan inklusif. Dengan sembilan rekomendasi yang telah disampaikan, pemerintah diharapkan mampu mengarahkan transisi energi Indonesia menjadi lebih efisien, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
