Jakarta, Portonews.com – Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan pasar kredit karbon di kawasan Asia-Pasifik. Pernyataan ini disampaikan dalam Dialog Pemimpin APEC bersama Dewan Penasihat Bisnis APEC (ABAC).
Dalam forum tersebut, Budi mewakili Presiden Prabowo Subianto dan menegaskan dukungan Indonesia terhadap perdagangan digital melalui upaya digitalisasi yang berkelanjutan, termasuk dalam fasilitasi perdagangan dan pengembangan infrastruktur digital.
“Kami memandang pentingnya pasar kredit karbon yang terintegrasi di kawasan Asia-Pasifik sebagai langkah mendukung transisi menuju energi bersih dan berkeadilan. Ini tidak hanya bermanfaat bagi kawasan, tetapi juga bagi Indonesia,” ujar Budi dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (18/11).
Dialog tersebut membahas berbagai rekomendasi dari ABAC, seperti Instrumen Pembiayaan Inovatif melalui Currency Basket Indexed-Bonds, Pasar Kredit Karbon yang Terhubung (Interoperable Carbon Credit Markets), dan Digitalisasi Perdagangan serta Infrastruktur Digital.
Diskusi juga menyoroti potensi Indonesia dalam mengembangkan bursa perdagangan karbon dan kredit karbon yang saling terhubung di tingkat regional.
Mengenai gagasan pembiayaan inovatif, Budi menekankan perlunya elaborasi lebih lanjut agar usulan tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Berdasarkan pernyataan dari Utusan Khusus untuk Energi dan Lingkungan pada COP29, jumlah kredit karbon Indonesia mencapai 577 juta ton. Oleh karena itu, optimalisasi dan interoperabilitas bursa perdagangan karbon diperlukan untuk memberikan manfaat signifikan bagi Indonesia.
Para perwakilan dunia usaha dalam forum tersebut juga menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi besar dan menarik bagi investor.
Secara domestik, Indonesia berfokus pada target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen secara nasional dan 43,2 persen melalui kerja sama internasional. Di sektor kehutanan, Indonesia berhasil menurunkan tingkat kebakaran hutan hingga 82 persen.
Tingkat deforestasi hutan di Indonesia juga mencapai titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Selain itu, upaya restorasi ekosistem hutan mangrove terus dilakukan karena perannya dalam penyerapan dan penyimpanan karbon.
Komitmen Indonesia dalam perdagangan karbon tercermin melalui pembentukan Badan Karbon Nasional, yang bertujuan meningkatkan partisipasi sektor publik dan swasta dalam penanggulangan dampak perubahan iklim.
Budi menjelaskan bahwa pemerintah telah meluncurkan bursa karbon pada 26 September 2023. Bursa ini diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia secara progresif memulai kebijakan pasar karbon dari dalam negeri. Ke depannya, diharapkan dapat mendukung pasar kredit karbon yang terhubung dengan ekonomi-ekonomi APEC,” jelas Budi.
Terkait perdagangan digital, Budi menyampaikan bahwa diskusi dalam forum tersebut menekankan pentingnya perdagangan tanpa kertas (paperless trade).
“Dalam konteks ini, Indonesia akan terus melakukan digitalisasi, termasuk dalam fasilitasi perdagangan dan pengembangan infrastruktur digital,” tambahnya.
Upaya ini penting untuk mengatasi kesenjangan digital di masyarakat, mendorong perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce), dan membangun ekosistem layanan keuangan digital. Terlebih, di era saat ini, e-commerce dan keuangan digital sangat dibutuhkan untuk pengembangan UMKM.
“Keseriusan Indonesia dalam membangun infrastruktur perdagangan digital diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif, tanggap, dan berkelanjutan, serta memberikan perlindungan optimal terhadap keamanan dan privasi data masyarakat,” tutup Budi.
