Jakarta, Portonews.com — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan harapannya agar Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dapat segera dirampungkan dan disahkan pada bulan Desember 2024.
“Saat ini Keppres sedang dibahas lintas kementerian. Diharapkan regulasinya selesai pada Desember ini,” ujar Airlangga usai menghadiri acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu (4/12).
Satgas Hilirisasi dirancang untuk menangani 36 jenis komoditas dari berbagai sektor, termasuk agrikultur dan farmasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari sektor-sektor strategis tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembentukan Satgas Hilirisasi bertujuan untuk menyelaraskan proses perizinan, yang selama ini menjadi kendala utama dalam mendorong percepatan hilirisasi.
“Bapak Presiden sangat fokus pada agenda hilirisasi. Oleh karena itu, dipandang perlu membentuk satgas yang melibatkan kementerian-kementerian teknis. Saat ini proses pembentukannya sedang berjalan,” ungkap Bahlil.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa dirinya ditunjuk sebagai Ketua Satgas Hilirisasi, yang bertugas mengoordinasikan kementerian terkait, termasuk Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian.
“Semua pihak akan berkolaborasi di bawah satgas ini agar prosesnya lebih cepat. Kalau bekerja sendiri-sendiri, proses perizinan dan lainnya akan memakan waktu lama. Presiden ingin semuanya bergerak dengan cepat,” tegasnya.
Ia menambahkan, implementasi Satgas Hilirisasi tinggal menunggu pengesahan Keppres. “Saat ini Keppres masih dalam proses, kami menunggu arahan teknis dari Bapak Presiden Prabowo,” jelas Bahlil.
Bahlil juga memaparkan latar belakang pembentukan satgas ini, yang salah satunya adalah permasalahan perizinan yang kompleks di sektor hilirisasi. Ia mencontohkan, meskipun Izin Usaha Pertambangan (IUP) relatif mudah didapatkan, izin lain seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) sering kali menghadapi kendala.
Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita-nya menegaskan pentingnya melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk di sektor maritim, untuk menciptakan lapangan kerja yang luas dan mendorong keadilan ekonomi.
Dengan pembentukan Satgas Hilirisasi, pemerintah berharap proses hilirisasi dapat berjalan lebih cepat dan efektif, sehingga memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar untuk memastikan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
