Jakarta, Portonews.com – Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan dan isu strategis yang dihadapi di bidang perkapalan dan kepelautan, telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perkapalan dan Kepelautan selama empat hari berturut-turut, dimulai dari tanggal 29 Agustus hingga 1 September 2023. Acara yang berlangsung di Hotel The Alana Yogyakarta ini dihadiri oleh lebih dari 350 peserta, termasuk perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut, Asosiasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Sekolah Pelayaran dari wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Acara ini diawali dengan sambutan pembukaan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi. Dalam sambutannya, Capt. Antoni menegaskan pentingnya bidang perkapalan dan kepelautan sebagai unsur utama dalam peran negara sebagai flag state sesuai dengan ketentuan dalam United Nations Conventions on The Law of The Sea (UNCLOS). Ia juga menyoroti peran vital lima Sub Direktorat di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian besar peran negara sebagai flag state.
Dalam diskusi Rakornis, sejumlah isu strategis dan tantangan di bidang perkapalan dan kepelautan dibahas secara mendalam. Salah satu tantangan utama adalah perkembangan teknologi, seperti penerapan Maritime Autonomous Surface Ships (MASS), pengurangan emisi gas rumah kaca (Green-House-Gas/GHG), dan pengembangan Wing-In-Ground (WIG) Craft. Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan kesiapan dalam merumuskan aturan, sumber daya manusia yang kompeten, serta sarana dan prasarana yang memadai.
Capt. Antoni juga mengungkapkan tantangan terkait performa kapal berbendera Indonesia, termasuk mempertahankan status Indonesia dalam kategori white list. Upaya untuk mendiversifikasi pendelegasian statutori ke badan atau organisasi selain Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) juga menjadi fokus, serta perlunya pelaksanaan uji petik untuk menjamin keamanan kapal. Selain itu, peningkatan keselamatan di laut melalui pengurangan kecelakaan laut juga menjadi salah satu agenda penting.
Dalam konteks kepelautan, terdapat tantangan signifikan seperti peredaran ijazah palsu, pengaturan pengawakan kapal-kapal tradisional, dan perlunya keseragaman izin dari Sistem Informasi Usaha Pelayaran dan Kepelautan (SIUPPAK) di berbagai daerah, termasuk sektor perikanan. Selain itu, harmonisasi regulasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait juga menjadi fokus untuk memastikan keselarasan dan efisiensi dalam tata kelola.
Dalam penutupan acara, Capt. Antoni berharap adanya kolaborasi dan sinergi dari semua pihak dalam mengatasi tantangan dan isu strategis di bidang perkapalan dan kepelautan. Dukungan dari Kementerian dan Lembaga juga diharapkan untuk menghadapi International Maritime Organization Member State Audit Scheme (IMSAS) yang dijadwalkan pada Februari 2025.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Hartanto, menyatakan bahwa tujuan utama Rakornis adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dengan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Ia berharap melalui Rakornis ini, kinerja yang lebih profesional, inisiatif, dan efisien dapat dicapai sesuai dengan tema Rakornis tahun ini.
Dengan berbagai isu strategis dan tantangan yang dihadapi di bidang perkapalan dan kepelautan, Rakornis ini memberikan ruang untuk berdiskusi, merumuskan solusi, dan merencanakan langkah-langkah konkret guna memastikan kelancaran dan keselamatan dalam sektor ini. Dukungan kolaboratif dari berbagai pihak diharapkan dapat menghasilkan perbaikan yang berarti dalam industri perkapalan dan kepelautan Indonesia
