Jakarta, Portonews.com – Proyek ambisius MRT jalur timur-barat telah mengambil langkah penting menuju kenyataan dengan penyerahan Dokumen Basic Engineering Design (BED) fase 1 tahap 1 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Penyerahan ini secara resmi ditandai oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, pada Senin, 7 Agustus 2023, di Jakarta.
Pemberian dokumen BED ini telah dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam kemajuan transportasi massal berbasis rel di Indonesia, terutama di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Keberhasilan proyek ini diharapkan akan membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan perkembangan wilayah di masa depan.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menekankan bahwa proyek MRT jalur timur-barat adalah salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. “Saya dengan tulus menyerahkan proyek ini kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai pengawas sektor perkeretaapian untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Menteri Budi seperti yang dilaporkan oleh InfoPublik pada Selasa, 8 Agustus 2023.
Lebih lanjut, Menteri Budi menyampaikan pesan agar setelah penyerahan dokumen BED, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menunjuk lembaga yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan proyek ini. Hal ini diharapkan agar pembangunan dapat segera dimulai sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo.
“Kementerian Perhubungan akan terus memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengembangan transportasi massal berbasis rel bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Harapannya, tahap groundbreaking bisa dimulai pada bulan Agustus 2024,” tambah Menteri Budi.
Dalam tanggapannya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan untuk menerapkan skema pembangunan yang mirip dengan MRT jalur utara-selatan, yang telah sukses dalam pembangunannya dan pengoperasiannya.
“Melihat kesuksesan dalam pembangunan, operasi, dan pengelolaan MRT jalur utara-selatan, serta mempertimbangkan kebutuhan kelanjutan pengembangan transportasi kereta perkotaan sejalan dengan perkembangan wilayah Jabodetabek, MRT jalur timur-barat ini harus tetap dijamin kelangsungannya,” ujar Heru.
Hingga saat ini, MRT jalur utara-selatan telah beroperasi sepanjang 16 kilometer dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, dengan jumlah penumpang harian mencapai angka 100.000 per hari. Selain tugas dalam penyelenggaraan MRT, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah memberikan mandat kepada PT MRT Jakarta untuk mengelola dan mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di sepanjang jalur MRT jalur utara-selatan.
“Kami berharap dengan pengembangan fase 3 jalur MRT Jakarta, transportasi publik perkeretaapian akan semakin berkembang dan memberikan dampak luas bagi masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya,” tambah Heru.
MRT jalur timur-barat merupakan kolaborasi antara Kemenhub dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proyek ini merupakan bagian integral dari pengembangan jaringan MRT jalur utara-selatan yang menjadi tulang punggung sistem transportasi massal berbasis rel di DKI Jakarta dan kawasan sekitarnya.
Saat ini, telah tercapai kesepakatan kelembagaan untuk fase 1 tahap 1 MRT jalur timur-barat, dengan Kemenhub sebagai lembaga pelaksana, Pemprov DKI Jakarta sebagai lembaga pelaksana utama, dan PT MRT Jakarta sebagai lembaga pelaksana pendukung. Proyek ini juga akan menerapkan skema pembiayaan on-granting on-lending.
Dalam tahap pertama ini, pengembangan MRT koridor timur-barat akan melibatkan rute dari Tomang hingga Medan Satria. Dengan tersambungnya keseluruhan koridor, MRT jalur timur-barat akan membentang sepanjang 90 kilometer dari Balaraja di Tangerang hingga Cikarang, melintasi tiga provinsi, dua kabupaten, dan tiga kota. Proyek ini diharapkan akan membawa perubahan besar dalam mobilitas dan kemajuan wilayah metropolitan Jabodetabek