India, Portonews.com – Bengkel Selatan Pengadilan Hijau Nasional (NGT) India telah mengarahkan sebuah komite enam anggota untuk memeriksa daerah di wilayah Ennore-Manali di mana terjadi tumpahan minyak. Dalam menghadapi kasus suo motu tentang tumpahan minyak di Ernavoor dari Chennai Petroleum Corporation Limited (CPCL) dan Indian Oil Corporation Limited, Bengkel tersebut memerintahkan komite untuk secara langsung memeriksa lokasi pada 11 Desember, mengumpulkan sampel film minyak di area perumahan, dan menyampaikan laporan rinci tentang zat kimia yang ditemukan pada 12 Desember.
Komposisi Komite dan Inspeksi Awal
Komite akan terdiri dari Sekretaris Departemen Lingkungan dan Perubahan Iklim, Ketua Badan Pengendalian Pencemaran Tamil Nadu (TNPCB), Kepala Teknik Departemen Sumber Daya Air, Divisi Chennai, Direktur Departemen Perikanan, serta Pejabat Pengumpul Chennai dan Tiruvallur.
Setelah video minyak hitam mengalir melalui banjir di daerah Ennore menjadi viral di media sosial, tim dari TNPCB pada Jumat menemukan jejak minyak di Kanal Buckingham dan mengatakan bahwa minyak di tanah CPCL mungkin bercampur dengan air banjir dan mengalir keluar dari area tersebut.
Pertanyaan dan Peninjauan Pengadilan Hijau Nasional
Selama persidangan, kuasa hukum yang mewakili TNPCB mengatakan tidak ada bukti bahwa limbah minyak disengaja dilepaskan. Para Hakim, yang terdiri dari Hakim Pushpa Sathyanarayana dan anggota ahli Satyagopal Korlapati, mempertanyakan bagaimana TNPCB bisa mengatakan itu ‘jejak minyak’ ketika sisa lumpur minyak tersebar lebih dari 5 km di sepanjang kawasan industri Manali dan area residensial.
Langkah Pemerintah dan Tindakan Masa Depan
Dalam menyelidiki langkah-langkah yang diambil oleh Kolektor dan Departemen Pendapatan terkait masalah ini, Pengadilan juga bertanya, “Mengapa pemerintah Tamil Nadu belum membentuk Komite Ahli untuk mengetahui situasi sebenarnya?”
Sementara itu, Menteri Kehutanan M. Mathiventhan dalam sebuah kiriman di platform media sosial X (sebelumnya Twitter) menyatakan bahwa limbah minyak dari CPCL telah bercampur dengan laut, merusak sumber daya laut. “Selama bencana alam #CycloneMichaung, pihak yang bertanggung jawab atas bencana buatan ini akan diselidiki dan tindakan yang tepat akan diambil,” katanya dalam kiriman tersebut.
Tindakan Tegas Menanti: Menteri Siap Bertindak
Menanggapi situasi ini, Menteri Kehutanan M. Mathiventhan menegaskan kesiapannya untuk mengambil tindakan tegas terkait dampak serius yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak dari CPCL. Dalam pernyataannya di platform media sosial, dia menyoroti kerusakan yang parah pada sumber daya laut akibat pencemaran tersebut.
Pertanyaan Terkait Kesiapan dan Tindakan Pencegahan
Pertanyaan-pertanyaan kritis muncul dari Pengadilan Hijau Nasional terkait langkah pencegahan yang diambil oleh perusahaan-perusahaan minyak dalam menghadapi kejadian ini. Pengadilan menyoroti fakta bahwa informasi mengenai tumpahan minyak baru diketahui setelah minyak menyebar sejauh 5 km, dan bertanya pada kuasa hukum yang mewakili Badan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pusat: “Apakah rencana pencegahan bencana yang dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut?”
Investigasi dan Komitmen terhadap Dampak Lingkungan
Komitmen untuk melakukan investigasi mendalam atas bencana lingkungan ini semakin nyata, terutama dengan pernyataan Menteri Kehutanan yang menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab akan ditelusuri. Dampak serius terhadap sumber daya laut menjadi perhatian utama, mengingat kerusakan yang terjadi pada masa bencana alam #CycloneMichaung.
Tindakan Berikutnya dan Penundaan Persidangan
Sementara pemerintah Tamil Nadu diminta untuk segera membentuk Komite Ahli untuk menyelidiki situasi sebenarnya, persidangan terkait masalah ini ditunda hingga tanggal 12 Desember untuk menunggu laporan yang lebih rinci dari komite yang dibentuk oleh Pengadilan Hijau Nasional.
Kesadaran Akan Kerentanan Lingkungan dan Tindakan Lanjutan
Kasus tumpahan minyak di Ennore-Manali menjadi titik fokus kesadaran akan kerentanan lingkungan dan pentingnya tindakan pencegahan yang lebih kuat. Dengan tantangan yang dihadapi oleh sumber daya alam, upaya bersama dari pemerintah, lembaga pengatur, dan perusahaan diperlukan untuk mencegah dan menanggapi dampak serupa di masa depan.
