Jakarta, Portonews.com – Pada saat memimpin rapat terbatas (ratas), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir ini sangat buruk di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Jokowi juga menyebutkan faktor-faktor penyumbang kualitas udara buruk di Jabotabek, di antaranya: pembuangan emisi dari transportasi yang menggunakan energi fosil dan aktivitas industri di wilayah Jabodetabek.
Menurut Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) terdapat 3 PLTU yang beroperasi di sekitar Jabodetabek, yakni PLTU Suryalaya, PLTU Banten, dan PLTU Lontar.
“Faktanya, emisi karbon ketiga PLTU itu sudah sangat rendah, yang ditekan di bawah ambang batas emisi sesuai ketentuan Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia No 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi,” kata Fahmy pada Portonews, Rabu (16/8/2023). Bahkan Kementerian LHK menganugerahkan Proper Emas kepada ketiga PLTU tersebut yang merupakan penghargaan tertinggi bagi perusahaan yang terbukti melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan melakukan upaya-upaya pengembangan masyarakat secara berkesinambungan.
“Penghargaan itu sangat tepat karena selama ini ketiga pembangkit itu sudah menerapkan teknologi Electrostatic System Precipitator (ESP) yang mengendalikan abu hasil proses pembakaran dan menjaring debu PM 2,5 sehingga tidak berhamburan yang mencemari udara,” ungkap Fahmy. Selain itu, ketiga PLTU itu juga menerapkan teknologi Low NOx Burner yang dapat menekan polusi NO2 sangat rendah, di bawah ambang batas ditetapkan Kementerian LHK. Dengan demikian, lanjutnya, asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menjadi penyumbang terbesar polusi buruk di Jabotabek.
Mengingat polusi udara Jabotabek sudah sangat ekstrim, imbuh Fahmy, maka kebijakan Pemerintah pun juga harus ekstrim. “Untuk menekan polusi dari kendaraan bermotor, Pemerintah harus menerapkan kebijakan ganjil-genap kendaraan pribadi di seluruh wilayah Jabodetabek selama 24 jam. Kebijakan ini akan mengurangi setengah jumlah kendaraan pribadi yang melaju di jalanan Jabodetabek,” saran Fahmy. Untuk mendukung kebijakan itu, Pemerintah DKI harus menambah Bus Angkutan Massal berbasis listrik dan lebih serius lagi dalam pengembangan ekosistem Electric Vehicle.
Sedang untuk mengatasi polusi udara dari asap pabrik, saran Fahmy, Pemerintah harus menindak tegas Perusahaan yang tidak mengolah limbah dan masih menghasilkan asap yang memperburuk polusi udara.
“Tanpa kebijakan ekstrim, jangan harap bisa menekan polusi udara buruk dan tidak sehat di wilayah Jabodetabek,” tegasnya.
