Jakarta, Portonews.com – Salah satu hasil dicapai dalam pertemuan Conference of the Parties 28 (COP-28) UNFCCC Dubai adalah kesepakatan Indonesia dan Asian Development Bank (ADB) untuk mempercepat pelaksanaan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia, yang dijalankan dalam kerangka Energy Transition Mechanism (ETM). ETM adalah program pembiayaan ADB untuk mengakselerasi transisi energi berkelanjutan dari energi fosil ke energi bersih, yang dikolaborasikan bersama dengan pemerintah negara-negara, investor swasta dan filantropi.
Menurut Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, kesepakatan tersebut dilakukan melalui penandatanganan MoU terkait Penyelarasan Mekanisme Transisi Energi.
“MoU bertujuan untuk mendukung inisiatif dekarbonisasi di Indonesia dalam langkah menuju Net Zero Emission (NZE) melalui peningkatan kapasitas pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersama dengan PT Cirebon Electric Power (CEP), Asian Development Bank (ADB) dan Indonesia Investment Authority (INA) mempercepat penghentian operasional PLTU Cirebon Power berkapasitas 1 x 660 megawatt (MW),” kata Fahmy dalam keterangan persnya, Sabtu (9/12/2023).
Melalui kesepakatan pensiun dini ini, lanjut Fahmy, PLTU Cirebon yang awalnya beroperasi hingga 2042 akan dipercepat pensiun pada 2035. Kesepakatan ini merupakan wujud kolaborasi antara pihak swasta, BUMN, Pemerintah dan stakeholder global dalam mewujudkan transisi energi di Indonesia untuk mencapai NZE pada 2060.
Fahmy mengutarakan bahwa salah satu syarat untuk mencapai NZE adalah 100 persen pembangkit listrik harus menggunakan EBT, padahal hingga kini (PLN) masih menggunakan 56 persen energi batu bara dalam bauran energi. “PLN masih harus kerja keras mencari pendanaan untuk membiayai program pesiun dini seluruh PLTU energi batu bara dengan mengganti pembangkit EBT. Untuk pembiayaan pension dini tersebut, PLN perlu memperluas kerja sama dengan investor untuk investasi di pembangkit listrik EBT,” kata Fahmy. Ketersediaan resources EBT yang berlimpah ruah di tanah air mestinya menjadi daya tarik bagi investor.
Dia mengusulkan, “Pemerintah juga perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mempermudah perizinan dan memberikan fiscal incentives kepada investor.”
Lebih jauh Fahmy menyatakan bahwa keberhasilan program pensiun dini itu akan mewujudkan 100 peresen pembangkit listrik EBT, yang menjadi syarat pencapaian NZE. “Dengan pencapaian tersebut, tidak diragukan lagi PLN memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian NZE pada 2060,” tegasnya.
