Jakarta, Portonews.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah sukses menyelenggarakan acara Sosialisasi tingkat Sub Nasional “Indonesia’s FOLU Net Sink 2030” untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Acara ini berlangsung di Kantor Gubernur Bali pada tanggal 8 Agustus 2023. Sosialisasi yang juga termasuk workshop ini bertujuan untuk menyampaikan kebijakan, strategi, dan rencana implementasi rencana aksi mitigasi, yang berfokus pada penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai dengan target nasional hingga tahun 2030.
Pendekatan utama yang diusung dalam upaya mengurangi emisi GRK adalah melalui Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Hal ini dibuktikan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 Pasal 3 Ayat (4), yang secara jelas mendukung pengurangan emisi GRK melalui pendekatan ini. Keputusan Menteri (Kepmen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2022 menjadi pijakan dalam mengarahkan implementasi FOLU Net Sink 2030, yang mencakup Rencana Operasional dan Tim Kerja yang terkait.
Menurut Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Hanif Faisol Nurofiq, strategi operasional FOLU Net Sink 2030 berjalan dalam sejumlah program dan langkah-langkah di berbagai sektor FOLU. Ini mencakup pengurangan laju deforestasi, pengurangan laju degradasi hutan, pengelolaan hutan secara lestari, perhutanan sosial, rehabilitasi hutan, tata kelola restorasi gambut, perbaikan tata air gambut, konservasi mangrove, dan masih banyak lagi. Pendekatan yang komprehensif ini berfokus pada berbagai instrumen kebijakan baru, sistem monitoring yang canggih, evaluasi berkala, serta komunikasi publik yang efektif.
Selama tahun 2022, berbagai langkah telah diambil untuk mendorong implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Langkah-langkah tersebut melibatkan penyusunan rencana kerja, sosialisasi regional, serta penyusunan rencana kerja sub nasional di berbagai provinsi. Langkah signifikan lainnya adalah pembangunan FOLU Operation and Collaboration Center (FOLU COLL), yang bertindak sebagai pusat koordinasi operasional untuk pencapaian target penurunan emisi GRK.
Dalam tahun 2023, langkah-langkah lebih lanjut akan diambil dalam rangka Implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Ini melibatkan penyebarluasan informasi dan sosialisasi program di tingkat sub nasional, termasuk di 16 provinsi seperti NTT, Papua, Maluku, dan lainnya. Sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam menyusun rencana kerja lebih rinci di tingkat provinsi guna mencapai target mitigasi emisi GRK hingga tingkat tapak.
Direktur Jenderal PKTL, Hanif, juga menyoroti upaya Pemerintah Indonesia dalam bersiap untuk terlibat dalam perdagangan karbon internasional. Hal ini terlihat dalam penerbitan regulasi yang mengatur langkah-langkah konkrit dalam penurunan emisi GRK, serta pelaksanaan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi. Adanya panduan yang jelas dalam pelaporan dan monitoring akan memastikan upaya mitigasi yang transparan dan konsisten, serta memberikan landasan kuat bagi perdagangan karbon internasional.
“Di pundak kita semua, ada tanggung jawab besar bagi seluruh warga bangsa Indonesia yang harus kita jaga. Memahami posisi dimana kita berada, diminta kepada seluruh Pemangku Kebijakan, Akademisi dan Praktisi agar tidak lagi bekerja by business as usual tetapi harus melakukan kerja, kerja extra ordinary, bergerak lebih cepat untuk memperbaiki tata kelola hutan menjadi lebih baik karena targat-target yang ditetapkan sangat besar,” pungkas Hanif.
Sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2023 akan terus dilakukan di berbagai provinsi, sebagai langkah nyata dalam mengimplementasikan rencana aksi mitigasi dan mencapai target pengurangan emisi GRK hingga tingkat tapak. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam berperan aktif dalam perdagangan karbon internasional demi keberlanjutan bumi yang lebih baik.
