Jakarta, Portonews.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mengambil langkah konkret dalam memperkuat program dan kebijakan di bidang ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya implementasi Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis oleh Biro Humas Kemnaker pada Minggu (13/8/2023), jajaran Kemnaker memaparkan sejumlah langkah strategis yang diambil untuk mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2024.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cw, menyatakan, “Pemerintah menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem akan selesai di 2024. Target optimis ini hanya akan tercapai jika seluruh K/L dan pemerintah daerah merumuskan kebijakan dan melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan secara efektif dan tepat sasaran.”
Salah satu fokus utama dari upaya penguatan ini adalah perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Kemnaker berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengembangkan lapangan pekerjaan yang sudah ada. Upaya ini diharapkan tidak hanya mampu mengurangi angka pengangguran, tetapi juga memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat.
Program pelatihan vokasi juga menjadi pilar penting dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Melalui pelatihan vokasi, masyarakat yang kurang beruntung akan diberikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Selain itu, Kemnaker berencana untuk memperluas cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrem. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial yang lebih luas dan merata kepada mereka yang berada dalam kondisi paling rentan.
Caswiyono menekankan pentingnya sinergi antara berbagai program lintas K/L (Kementerian/Lembaga) dalam mendukung penurunan kemiskinan ekstrem. Dia menyatakan, “Harapannya, berbagai program lintas K/L ini dapat disinergikan untuk mendukung penurunan kemiskinan ekstrem secara lebih terpadu, terintegrasi, komprehensif, dan tepat sasaran.”
Dalam rangka mendukung upaya ini, pada tanggal 9 hingga 11 Agustus 2023, Kemnaker menggelar FGD (Focus Group Discussion) yang bertujuan untuk mendalami akar permasalahan kemiskinan ekstrem. Diskusi ini juga melibatkan berbagai pihak untuk mencari solusi yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan.
Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kemnaker, Hery Budoyo, menegaskan bahwa diskusi ini juga merupakan bagian integral dari persiapan penyusunan rencana strategis Kemnaker untuk periode berikutnya (2025-2029). Diskusi tersebut memberikan kesempatan untuk mengevaluasi program-program yang mendukung penurunan kemiskinan ekstrem, dengan harapan bahwa hasilnya akan menjadi landasan penting dalam perumusan rencana strategis yang lebih kokoh.
Dengan adanya langkah-langkah konkret dan kesadaran akan kompleksitas isu kemiskinan, Kemnaker memperlihatkan komitmen yang kuat dalam menjawab tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Diharapkan, upaya-upaya ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan membantu mewujudkan visi Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan
