Jakarta, Portonews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan instruksi kepada jajarannya untuk memastikan pasokan beras nasional tetap terjaga menghadapi ancaman iklim El Nino. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumumkan hal ini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin, tanggal 7 Agustus 2023, Mendagri menyampaikan pesan Presiden yang menekankan pentingnya langkah-langkah proaktif dalam menjaga pasokan beras di tengah kondisi cuaca yang tidak menguntungkan. Instruksi tersebut termasuk tugas untuk Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pangan Nasional, untuk memastikan stok beras terjaga.
Menurut Mendagri, fenomena iklim El Nino akan mempengaruhi pasokan beberapa bahan pangan impor, seperti gandum, beras, dan bawang putih. Pemerintah daerah juga diingatkan untuk tetap waspada terhadap situasi ini. Terkait dengan beras, Mendagri mencatat bahwa beberapa negara, termasuk India, telah menghentikan ekspor ke Indonesia. Hal ini memiliki dampak signifikan karena Indonesia merupakan salah satu importir utama dari India.
“Kita biasanya membeli beras dari Vietnam dan Thailand. Namun, keduanya lebih mengutamakan pasokan dalam negeri mereka karena efek kekeringan. Kita diharapkan tetap menjaga ketersediaan beras di masyarakat dengan melakukan impor beras dari negara-negara tersebut,” jelas Mendagri.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa langkah-langkah impor harus dilakukan dengan segera, terutama mengingat potensi terjadinya El Nino yang dapat mengganggu produksi beras dalam negeri. “Produksi beras dalam negeri belum mencukupi, sehingga impor menjadi solusi. Badan Pangan sedang bekerja keras untuk memenuhi stok minimal 2 juta ton hingga akhir tahun 2023, terutama mengantisipasi periode kekeringan puncak pada bulan Agustus, September, dan Oktober,” tambahnya.
Mendagri juga menguraikan beberapa arahan strategis yang diberikan oleh Presiden untuk mengatasi situasi ini di tingkat daerah. Pertama, pemerintah daerah perlu memonitor wilayah-wilayah yang merupakan sentra produksi beras yang terdampak kekeringan. Kedua, perlu ada pemantauan wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan pasokan beras dan peningkatan harga beras.
Langkah ketiga adalah melakukan intervensi di daerah-daerah yang mengalami kondisi tersebut, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan situasi masing-masing daerah. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga pasokan beras di wilayah-wilayah yang memang membutuhkannya.
Mendagri juga mengimbau kepala daerah, Satuan Tugas Pangan Daerah, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk proaktif dalam memantau ketersediaan beras di wilayah masing-masing. “Saya mohon setiap provinsi, kabupaten, dan kota melakukan pengecekan stok di pasar, distributor, dan gudang Bulog. Jika stok terancam tidak mencukupi, langkah antisipatif harus diambil. Kerjasama pembelian antardaerah yang memiliki surplus dapat menjadi solusi, terutama bagi daerah yang kekurangan pasokan. Jangan biarkan situasi ini terjadi dan baru mencari solusi saat ketersediaan beras mulai langka,” tandas Mendagri.
Presiden Jokowi dan pemerintah pusat telah mengambil langkah yang serius dalam menghadapi potensi ancaman iklim El Nino terhadap pasokan beras nasional. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengatasi tantangan ini dan menjaga ketersediaan beras yang cukup untuk masyarakat
