Jakarta, Portonews.com — Distribusi pupuk merupakan proses penyaluran pupuk dari produsen ke konsumen secara merata sesuai kebutuhan—baik untuk pupuk subsidi ataupun non-subsidi. Agar Proses penyaluran pupuk bisa merata, dilakukan pendataan terhadap kebutuhan pupuk petani untuk kebutuhan satu tahun. Hal tersebut dilakukan, demi menyeimbangkan antara ketersediaan pupuk dengan kebutuhan petani. Walaupun pada kenyataannya, ketersediaan pupuk tak bisa cukupi kebutuhan petani di Indonesia.
“Pendataan terhadap kebutuhan pupuk petani, biasanya dibutuhkan oleh pemerintah khusus untuk Pupuk Subsidi. Dimana, setiap petani harus meng-input data terhadap kebutuhan pupuk ke dalam website E-RDKK (elektronik-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disediakan oleh kementerian pertanian,” ungkap Hamli Syaifullah, Dosen Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), pada saat menjadi pembicara di diskusi yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI), dengan tema “Peran Polri dalam Melindungi Stabilitas Distribusi Pupuk Nasional”, bertempat di Restoran Handayani, Jln. Matraman Raya, Jaktim, Selasa (2/8/2022), Jam 13.30 WIB hingga selesai.
Hamli menambahkan bahwa keberadaan pupuk menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Karena, tanpa adanya distribusi pupuk yang baik, harapan untuk menjaga stabilitas pangan akan sia-sia. Oleh karena itu, proses distribusi pupuk dari produsen ke konsumen harus dijaga dan mendapatkan pengawasan yang ketat.
“Jangan berharap kita akan memiliki produk pangan yang baik, bila distribusi pupuk dari produsen ke konsumen mengalami hambatan. Hambatan yang banyak terjadi ialah adanya penyelewengan pupuk bersubsidi oleh oknum yang tak bertanggung jawab,” ungkap Hamli, yang sehari-hari juga menjabat sebagai Staff Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Terkait pangan, Hamli memiliki pandangan bahwa ke depan negara-negara yang memiliki perhatian serius untuk pengembangan pangan, akan menjadi negara adi kuasa. Bahkan, keberadaannya akan menjadi salah satu senjata pemusnah massal yang paling ampuh.
“Pangan akan menjadi senjata pemusnah massal paling ampuh di masa depan. Karena, semua negara akan bergantung kepada negara penghasil pangan. Oleh karena itu, masalah distribusi pupuk harus mulai mendapatkan perhatian khusus. Sehingga Indonesia bisa berkontribusi untuk menjadi negara pemilik senjata pemusnah massal paling ampuh di kemudian hari, bila permasalahan pupuk bisa diatasi,” ungkap Hamli di sela-sela diskusi yang cukup hangat.
Di akhir pemaparan, Hamli menambahkan bahwa peran Polri dalam menjaga keamanan distribusi pupuk bersubsidi menjadi sangat penting. Bila ada penyimpangan, langsung lakukan penindakan. Sehingga para oknum yang melakukan penyelewengan pupuk bersubsidi dapat dijerat hukum, agar mereka jerah.
“Selain penindakan, langkah preventif sebagai pencegahan menjadi hal penting untuk dilakukan oleh Polri, yaitu bersinergi dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan, mulai dengan Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian yang ada di Kabupaten/Kota, Penegak Hukum, Perguruan Tinggi dan LSM, Media, dan tentu edukasi terhadap masyarakat petaninya sendiri. Jangan sampai, petani juga melakukan manipulasi data kebutuhan pupuk yang tidak sesuai jumlah di lapangan,” pungkas Hamli.
Selain Hamli Syaifullah, hadir dua narasumber lain, yaitu Bapak AKBP Edi Sulistiyono, SH, SE, MM, Dit. Tipidter Bareskrim Polri dan M. Hadi Nainggolan dari HIPMI yang sekaligus sebagai Founder Tani Milenial. Acara dipandu langsung oleh Sekretaris KMI, yaitu Ahmad Rouf. Edi Sulistiyono dalam pemaparannya banyak membahas terkait apa yang telah dilakukan oleh Polri dalam mengawal distribusi pupuk ke petani. Sedangkan M Hadi Nainggolan fokus berbicara terkait praktik kebutuhan akan pupuk di lapangan, dimana antara yang disediakan dengan kebutuhan sangat jomplang.
