Jakarta, Portonews.com – Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk membahas dua hal.
Pertama, Roadmap jargas kota dan pipa transmisi. Sementara yang kedua, Kegiatan pengangkutan gas bumi niaga dan transporter pasca turunnya harga gas.
Dalam rapat tersebut menghasilkan kesimpulan enam poin yang telah disepakati, dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian, meminta :
Pertama, Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT PGN Tbk mengupayakan pengembangan sambungan jargas rumah tangga di kota-kota yang berada di wilayah jalur pipa transmisi.
Kedua, Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT PGN Tbk untuk melakukan strategi dan inovasi-inovasi bisnis di bidang gas bumi dalam meningkatkan kinerja PT PGN Tbk di masa yang akan datang.
Ketiga, Komisi VII DPR RI mendukung PT PGN Tbk dalam mengupayakan perbaikan keekonomian pengelolaan jargas penugasan pemerintah yang dilakukan oleh PT PGN Tbk. “Melalui pemberian alokasi gas rumah tangga dengan harga khusus yang kompetitif,” tuturnya.
Keempat, Komisi VII DPR RI sepakat dengan Direktur Utama PT PGN Tbk agar pemerintah memberikan insentif sehingga penerapan harga jual gas bumi untuk industri tertentu dapat menunjang keekonomian dan keberlanjutan badan usaha gas bumi.
Kelima, Komisi VII DPR RI mendukung PT PGN Tbk untuk menjadi aggregator gas bumi Indonesia yang akan mengelola seluruh alokasi gas bumi domestik dari pemasok dalam negeri dan menyalurkannya langsung kepada pengguna akhir rumah tangga, transportasi komersial, industri dan pembangkit listrik melalui infrastruktur yang dimiliki dan dioperasikan.
Yang terakhir, Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PGN Tbk untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 10 Juli 2020.
Jalannya RDP
Dalam RDP tersebut, kepada Komisi VII, Direktur Utama PGN Suko Hartono, memaparkan dalam 5 sampai 10 tahun terakhir biaya operasi mengalami pembengkakan, sehingga perlu dilakukan efisiensi.
Ia menambahkan, caranya dengan integrasi sistem sistem pipeline hulu dan hilir terintegrasi pipa PGN, Pipa Pertagas, sehingga dengan cara ini khususnya di Jawa Barat akan bisa membantu meneruskan biaya operasi karena didapatkan manfaat harga tertimbang di biaya pengangkutan.
“Saya setuju dengan masukan lainnya untuk lakukan inovasi karena tidak ada pilihan bagi kami. Jadi nanti tidak hanya jualan bahan bakar kami usulkan masuk portofolio hilir masuk ke industri petrokimia. Sehingga gas bisa dimanfaatkan menjadi methanol ke Dimethyl Ether (DME) dan seterusnya, lalu amonia dan turunannya,” jelas Suko dalam rapat di Komisi VII, kemarin, seperti ditulis (07/07).
“Kami batasi portofolio 5-15 persen karena itu bukan bisnis kami, itu bisnis kerja sama degan subholding kilang. Kami melihat, dan kami bisa meningkatkan volume dan juga kami tahu bisnis di hilir,” sambungnya.
Pasalnya, PGN masuk portofolio hilir di petrokimia, di methanol, dan DME karena bisa menggantikan LPG (Liquified Petroleum Gas). Ia mengatakan, pihaknya saat ini sudah mulai mengerjakannya, dan tahap study akan selesai pada 2022- 2023 mendatang.
“Kami akan manfaatkan gas murah dari Sumsel di Grissik, dari dari Jatim JTB ada juga dari tempat lain di Kalimantan dan sebagainya,” beber Suko.
Ia menambahkan, selain untuk petrokimia, inovasi lainnya yakni bekerjasama dengan sektor yang bergerak di property. Untuk itu, pihaknya saat ini tengah merancang dalam mewujudkan visi misi presiden yakni 4 juta rumah tangga menggunakan Jargas.
Tidak hanya memasang gas dari sumber gas terdekat karena tidak semuanya bisa dilakukan, PGN akan membuat kawasan rumah tangga menegah atas menggunakan ISO Tank LNG dan CNG. Masuk ke perumahan, akan dipasang pipa-pipa tersebut secara masif dan akan dikerjasamakan dengan badan usaha atau pengembang.
“Proyek Jargas murah, tapi infrastrukturnya itu yang mahal. Kira-kira kalau saya gunakan tanki setara BBM, satu rumah tangga rumah tangga 30 meter kubik atau dua tabung LPG. Kalau saya punya pelanggan 1.000 itu setara tangki BBM 30.000 itu sebulan. Minimal 1.000 bisa dijalankan sehingga nanti akan tumbuh,” ungkap Suko.
Lebihbjauh, ia mengungkapkan, cara untuk menaikkan keekonomian yakni menggunakan meteran smart meter. PGN sudah mempuyai anak usaha yakni Pgascom, pihaknya akan pasang pipa menggunakan fiber optik untuk kontrol laju arus dan sebagainya.
“Kami pasang LNG storage depan perumahan, kami pasang infrastruktur pipa sekalian monitoring fiber optik. Tapi ternyata bisnis ini luar biasa, kami lakukan tambahan menjual produk internet data dan televisi nanti muncul gasnet, jualan gas bonus internet dan TV. Pemasangan fiber optik cost termahal, di galian itu sudah kami satuan tadi dari pipa,” tutur Suko.
Ia berharap badan usaha lain swasta, pengembang tertarik bekerjasama dengan PGN. PGN yang akan supply gas, badan usaha lakukan investasi di infrastrukturnya.
Hal tersebut sudah dilakukan di beberapa kota khususnya Batam dan beberapa kota di Tanah Air.
“Uji coba pipa transmisi ada sistem kontrolnya. Jadi nanti di rumah-rumah pakai nggak pakai dapat TV bayar Rp 300 – 500 ribu. Kita udah menghitung semua,” tandasnya.
