Jakarta, Portonews.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama dengan Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) akan melakukan kerja sama bilateral di sektor transportasi.
Guna mematuhi protokol kesehatan dan mencegah penyebaran Covid-19, diskusi tersebut dilakukan secara daring (online), oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dengan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) Abdulla Salem AlDhaheri.
Courtesy Call via online ini membahas kelanjutan kerja sama di sektor transportasi di antara ke dua negara.
Budi mengungkapkan, kerja sama bilateral di sektor transportasi antara Indonesia dan UEA telah terjalin selama bertahun-tahun terutama di bidang penerbangan. Indonesia dan UEA telah mempertahankan kerja sama di bidang penerbangan sipil sejak penandatanganan Perjanjian Layanan Udara pada 8 Februari 1989.
“Sejak saat itu, maskapai penerbangan dari UEA telah menikmati konektivitas ke Jakarta dan Denpasar,” kata Budi di sela-sela diskusi online dengan Dubes UEA, (09/07).
Sementara itu, lanjutnya, kerja sama kedua negara juga sudah terjalin di bidang maritim, dimana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Indonesia dan Otoritas Transportasi Nasional UEA saat ini sedang membahas rancangan MoU tentang Pengakuan Saling Menguji Sertifikasi dan Pelatihan, Sertifikasi, dan Penjagaan Pelaut.
Dalam pertemuan tersebut, Menhub mewakili Pemerintah Indonesia mendorong sektor swasta di UEA untuk turut berpartisipasi dan berinvestasi dalam proyek pengembangan infrastruktur transportasi di Indonesia melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership.
Sebagai contoh, Perusahaan Pelabuhan Dubai telah bertemu dengan Kemenhub pada Februari lalu dan menunjukkan minat mereka dalam pengembangan pelabuhan di Indonesia.
“Kerja sama yang telah terjalin telah meningkatkan sektor pariwisata dan konektivitas masyarakat. Saya percaya bahwa ke depannya kita dapat mengintensifkan kerja sama kita tidak hanya terbatas pada sektor penerbangan dan kelautan,” papar Budi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, terkait dengan rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur, Kementerian Perhubungan ditugaskan untuk membangun sistem transportasi yang cerdas dan ramah lingkungan.
Pemerintah Indonesia mengundang dan menyambut gagasan dan investasi untuk mendukung upaya penting ini.
“Melalui kerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB) saya mengundang dan mendorong kerja sama untuk transfer pengetahuan dan keahlian dari Pemerintah UEA ke Kementerian Perhubungan dalam mengembangkan kota pintar yang ada di sana yaitu Masdar City. Masdar City dapat menjadi referensi kami dalam pengembangan sistem transportasi yang sustainable, clean and smart mobility di Ibu Kota Negara Baru (IKN),” tandas Budi.
