NATANIEL menyampaikan memang ada perbaikan dan pembangunan era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Setelah 74 tahun Indonesia Merdeka, pembangunan di Papua Barat memang ada. Tapi perlu ditingkatkan lagi,” katanya. Proses pembangunan berjalan baik dan sukses.
“Pembangunan terus dilakukan dengan pemerintah. Harapannya lebih ditingkatkan setelah masuk periode kedua pemerintahan Pak Jokowi,” tandas Nataniel.
Dia juga mengutarakan, ada pembangunan jalan, jalan tol. “Jalan yang belum tembus ditembuskan. Pembangunan infrastruktur kan ini terkait dengan beberapa kementerian, seperti Menteri Keuangan, PUPR, Bappenas. Dana infrastruktur ditambah anggarannya. Dari Rp700 miliar hingga Rp1 triliun. Jangan diturunkan lagi,” kata Nataniel sembari memuji program BBM satu harga.
Kendati demikian, Nataniel berharap agar jaringan komunikasi jangan dipersulit atau frekuensinya dikurangi oleh pemerintah. “Kebutuhan jaringan komunikasi melalui media sosial sangat dibutuhkan masyarakat Papua Barat,” kata Nataniel.
Sebelumnya, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Kemerdekaan RI ke 74 tahun pada Sabtu (17/8/2019) di Lapangan Borasi Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat menyampaikan beberapa amanat. Dalam amanatnya, Gubernur menyampaikan beberapa poin penting kepada seluruh masyarakat Papua Barat untuk dapat mengisi kemerdekaan RI yang telah diraih dengan pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan.
Gubernur mengajak segenap jajaran di Provinsi Papua Barat untuk mendukung Visi Indonesia 2019-2024 dan menyelaraskan program pembangunan provinsi, kabupaten/kota dengan program nasional.
“Kita menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa perlu revitalisasi nilai-nilai budaya kerja yang jujur serta di setiap jenjang birokrasi,” kata Dominggus Mandacan. Di samping itu, pihaknya mengutamakan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kita juga membangun sektor perikanan dan kepariwisataan yang berdaya saing, memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan memperkuat kerukunan antar umat beragama,” kata Dominggus Mandacan.
Hal lainnya, lanjutnya, akan meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dan tidak melupakan peningkatan daya saing dan iklim investasi daerah.
Terkait masalah infrastruktur dasar seperti penerangan listrik, saat ini terdapat 240-an desa yang berhasil menikmati listrik secara permanen. Targetnya, sebanyak 777 desa atau kampung yang akan diterangi penerangan listrik pada 2019.
Juru Bicara PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Septian Pujiyanto mengharapkan Presiden Joko Widodo pada periode kedua kepemimpinannya dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur khususnya jalan untuk membantu melistriki desa atau kampung di Bumi Cenderawasih.
Septian mengatakan hingga kini pihaknya masih kesulitan untuk mendistribusikan material-material yang akan digunakan untuk membangun pembangkit di desa-desa terpencil.
“Sehingga kami mengharapkan pembangunan infrastruktur khususnya jalan di Papua melalui program Trans Papua dapat dilanjutkan dan diselesaikan sehingga masyarakat pada desa di Bumi Cenderawasih dapat menikmati listrik seperti warga lain di perkotaan,” katanya.
Menurut Septian, hingga kini permasalahan transportasi ke desa-desa di pedalaman yang hendak dilistriki masih menjadi kendala utama yang dihadapi PLN selain hal lainnya.
“Padahal masih banyak desa atau kampung di Papua yang berada di pedalaman atau wilayah terpencil belum terlistriki, dan kami terus berupaya membuka akses tersebut,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan pembangunan kelistrikan di sebuah desa atau kampung juga menjadi salah satu infrastruktur penting dalam mendukung perekonomian di wilayah tersebut.
Dia menambahkan selain belum dilistriki, masih ada desa atau kampung di Papua yang instalasi listriknya belum permanen, atau masih menggunakan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSH) yang diberikan Kementerian ESDM.
Sebagai catatan, saat masa kampanye Pilpres 2019, Presiden petahana Jokowi berjanji akan menyambung semua jalan antar kabupaten di Provinsi Papua Barat pada 2020.
Jokowi menyampaikan janjinya saat kampanye terbuka di gedung Aimas Convention Center, Sorong, Papua Barat, Senin (1/4/2019) malam.
Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan bahwa berbahagia dapat berkunjung ke Sorong dan menyadari jalan antar kabupaten/kota di seluruh Papua Barat ada yang belum tersambung. “Ada Fakfak ke Kaimana belum sambung, tapi saya janji 2020 itu sudah sambung,” ujar Jokowi, saat itu.
Selain jalan, kata Jokowi, pemerintah juga akan memperpanjang landasan pesawat di beberapa bandara, mengaspal jalan, serta memperbesar pelabuhan di Papua Barat. “Jadi namanya infrastruktur untuk Papua Barat sangat diperlukan, karena airport, pelabuhan itu akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” kata Jokowi.
Sementara untuk pembangunan infrastruktur yang skala kecil, menurut Jokowi, anggarannya dapat memakai dana desa dari pemerintah. “Dana desa itu harus dilanjutkan, kita memerlukan infrastruktur, jalan kecil, jalan ke sawah itu juga diperlukan. Jadi yang kita pikirkan bukan hanya infrastruktur besar tapi juga yang kecil,” paparnya.
Untuk diketahui, alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar Rp8,37 triliun. Demikian dilansir Kementerian Keuangan 2019. Angka tersebut naik dari 0,2% dari proyeksi 2019 yang sebesar Rp8,36 triliun.
Alokasi Dana Otsus ditujukan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp4,68 trilun, naik 9,73 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,26 triliun. DTI bertujuan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat. Harapannya, dengan adanya DTI, dalam waktu 25 tahun sejak 2008 seluruh kabupaten/kota dapat terhubung dengan transportasi darat, laut, dan/atau udara yang berkualitas.
Infrastruktur Jalan, Listrik, dan Telekomunikasi Daerah Terpencil
Pembangunan di Papua Barat tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah daerah tanpa menyertakan dukungan dari berbagai berbagai pihak. Pasalnya, tidak sedikit yang mempunyai kepentingan atas Papua dan Papua Barat. “Banyak pihak yang memiliki kepentingan atas Papua dan Papua Barat, baik pemerintah pusat, investor maupun lembaga luar negeri serta negara-negara sahabat,” kata Dominggus Mandacan.
Mengapa mereka berkepentingan atas Papua dan Papua Barat? “Papua Barat mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, tetapi masyarakat belum bisa manfaatkan secara optimal karena beberapa faktor, hidup mereka masih biasa-biasa saja,” jawab Gubernur lagi.
Menurutnya, hutan Papua Barat dan Papua memberi sumbangsih besar terhadap iklim global. Sebaliknya, ia pun menagih kontribusi masyarakat global atas jasa lingkungan yang selama ini mereka nikmati.
Layaknya daerah maupun negara lain, Dominggus menginginkan seluruh sektor usaha yang dilaksanakan masyarakat Papua dan Papua Barat maju. Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat saat ini yakni masalah keterbatasan infrastruktur. “Kami juga ingin infrastruktur jalan dan transportasi, listrik, dan telekomunikasi menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Dengan demikian mereka bisa mengakses segala hal yang ada di luar wilayah mereka,” kata Gubernur.
Harapan Gubernur Papua Barat ini rupanya direspon positif oleh Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi. Provinsi Papua dan Papua Barat akan menjadi titik sentral pembangunan pada periode kepemimpinannya. Pemerintah, kata Jokowi, ingin mendahulukan pembangunan Papua dan Papua Barat di segala bidang. “Karena ya memang ketertinggalan yang ada ini harus kita kejar,” tutur Presiden.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku, Papua dan Papua Barat adalah termasuk provinsi yang paling banyak dia kunjungi. Papua dan Papua Barat akan terus menjadi perhatiannya. Bukan hanya akan dibangun secara fisik, namun pemerintah akan merangkul masyarakat di provinsi paling timur itu dengan pendekatan kesejahteraan. “Karena itulah yang kita lakukan. Pendekatan kesejahteraan bukan yang lain-lainya,” tandas Jokowi.
Sebagai catatan, Pemerintah Provinsi Papua Barat mempunyai visi Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera dan Bermanfaat. Sedangkan misinya adalah menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa; pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan; meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan; meningkatkan kapasistas infrastruktur dasar; meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah; membangun perikanan dan kepariwisataan yang bedaya saing; membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat dan memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Disamping itu, Papua Barat akan memperkuat tingkat kerukunan umat beragama dan mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat.
Menurut Dominggus Mandacan, aman adalah terwujudnya sikap saling menghargai dan saling menghormati dalam perbedaan suku dan agama, guna menciptakan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang damai dan harmonis, sebagai prasyarat utama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.
Sedangkan sejahtera, lanjut Dominggus Mandacan, adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan melalui
peningkatan perekonomian masyarakat yang berfokus pada pengembangan potensi unggulan lokal, dengan sasaran utama meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.
“Bermartabat diwujudkan melalui pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang jujur dan bersih, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta mengenakan supremasi hukum, dengan mengedepankan pelaksanaan nilai-nilai luhur adat dan agama dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di Papua Barat,” kata Dominggus Mandacan.
Lebih jauh dia mengungkapkan bahwa pemerintahannya berusaha untuk memanfaatkan sumberdaya gas alam (LNG) untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal dan menggalakkan pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangkit listrik, jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan lain semacamnya untuk memperkuat akses ekonomi dan pelayanan publik.
“Kita membangun sentra-sentra industri ikutan (midstream) di wilayah di Papua Barat terutama di sekitar kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus,” kata Dominggus Mandacan.
Selanjutnya, ungkap Dominggus Mandacan, pihaknya akan memperkuat kewirausahaan masyarakat asli di bidang UKM untuk memanfaatkan infrastruktur ekonomi yang telah disediakan. “Kita tingkatkan daya saing dan iklim investasi daerah,” katanya. Selain itu, juga menjadikan Papua Barat sebagai provinsi ramah investasi bagi investor dalam dan luar negeri.
Untuk itu, pemerintahannya akan melakukan deregulasi investasi yang berorientasi pada pengurangan ekonomi biaya tinggi dan pemantapan kelembagaan pelayanan penanaman modal. “Kita lakukan berbagai promosi investasi daerah dan penjaminanan keamanan usaha dan investasi, dan perbaikan infrastrukur daerah,” papar Dominggus Mandacan. Adv
