Jakarta, Portonews.com – Jika ingin mengetahui berbagai informasi mengenai daerah-daerah di Indonesia, tidak perlu repot mendatangi langsung daerah tersebut. Cukup dengan mendatangi Badan Penghubung Daerah (BPD).
Ya, peran BPD ini dinilai sangat penting tidak hanya sebagai tempat mencari informasi, melainkan juga memiliki peran penting dalam melaksanakan tugasnya seperti protokol, fasilitasi, promosi, maupun penjaminan investor, dan juga kegiatan sosial kemasyarakatan.
Seperti yang dilakukan oleh BPD Papua Barat menjadi satu-satunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di luar Provinsi Papua Barat dan mempunyai tugas membantu kepala daerah dan pemerintah secara umum dalam menjalankan tugas pemerintahan di Jakarta dan sekitarnya.
“Selama ini ketika melakukan tugas dan fungsi kami, tidak berbeda jauh dengan OPD lainnya. Namun, muncul kesan overlap, seakan-akan badan penghubung mengambil semua tugas. Sehingga kami merasa perlu untuk duduk bersama-sama menggagas dalam menemukan formula yang tepat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pimpinan daerah maupun kepada masyarakat. Ujungnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat,” kata Kepala Badan Penghubung Daerah (BPD) Papua Barat, Juliana A Maitimu, saat memberi pidato sambutan, di kegiatan Rapat Koordinasi dengan tema Optimalisasi Peran Badan Penghubung Guna Peningkatan Sinergitas Antar Sektor, di Jakarta, Kamis, (29/11/2019).
Dalam Rakor yang baru pertama kali digagas oleh BPD Papua Barat ini, Juliana mengharapkan saat berdiskusi ada solusi, sehingga dalam tugas dan tanggungjawab dapat dikerjakan dengan baik.
Sekretaris Daerah Papua Barat, Nataniel D. Mandacan turut mendukung kegiatan positif tersebut. Sekaligus menaruh harapan supaya tugas dan fungsi badan penghubung dapat lebih dikembangkan lagi, tentunya sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah yang dapat menjangkau lebih luas ke tingkat pusat.
“Tentunya badan penghubung sebagai representasi daerah di tingkat pusat dituntut untuk terus mengembangkan diri dalam menjalankan program dan kegiatan yang muaranya menyukseskan semua kegiatan pemerintah daerah di tingkat pusat,” ujar Nataniel dihadapan para peserta Rakor.
Ia menambahkan, badan penghubung dapat menjadi jendela Papua Barat sehingga stakeholder yang ingin mendapat informasi mengenai Papua Barat bisa mengakses melalui badan penghubung.
“Sesuai arahan Presiden yang menggalakkan investasi merupakan tanggungjawab daerah, maka diperlukan sinergitas antara OPD dan badan penghubung untuk bisa menjaring investor potensial untuk Papua Barat,” ucapnya.
Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan adanya revitalisasi kelembagaan untuk mewujudkan visi misi pemerintah.
“Provinsi Papua dan Papua Barat yang sudah saya amati selama dua tahun ini, saya lihat ada beberapa tugas yang diberikan kepada pimpinan daerah untuk memberi ruang koordinasi antara Kementerian/Lembaga, itu bagus. Jadi pra koordinasi itu bisa dilakukan oleh badan penghubung sehingga bila ada eksekusi yang memang didatangkan secara teknis itu oke,” papar Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri, Makmur Marbun.
Ia pun berharap, kedepan nanti seluruh ASN harus siap mengerjakan satu program yang semuanya bisa mengerjakan.
“Coba dilakukan resizing kelembagaan. Bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan, daya saing daerah, itu jadi tugas ASN di daerah,” ungkap Makmur. ADV
