Jakarta, Portonews.com – Twitter dan Facebook memblokir akun yang diduga didukung pemerintah Cina. Twitter mengatakan sudah menghapus 936 akun yang digunakan untuk menyulut perselisihan di Hong Kong.
Jejaring media sosial itu menyebutkan akun yang dihapus berasal dari Cina daratan. Akun-akun teresebut disebutkan sebagai bagian dari upaya terkoordinasi untuk mengerdilkan aksi massa di Hong Kong.
Facebook melakukan hal serupa. Setelah mendapatkan petunjuk dari Twitter, media sosial itu menghapus tujuh Halaman, tiga Grup, dan lima akun Facebook.
“Mereka mengunggah berita politik dan isu lokal termasuk topik seperti protes yang tengah berlangsung di Hong Kong,” kata Kepala Kebijakan Keamanan Siber Facebook, Nathaniel Gleicher, seperti dikutip Reuters, Selasa (20/8/2019).
“Meski orang-orang di belakang aktivitas ini berusaha menyembunyikan jatidirinya, penyelidikan kami menemukan adanya kaitan orang-orang itu dengan pemerintah Cina,” ujarnya.
Selain 936 akun bermasalah di Twitter, media sosial ini mengatakan sekitar 200.000 akun lain dibuat untuk menyebar informasi yang salah. Akun-akun itu diblokir sebelum tumbuh besar.
“Berdasarkan penyelidikan intensif yang kami lakukan, kami memiliki bukti kuat bahwa kegiatan terkoordinasi ini didukung oleh pemerintah,” kata pernyataan Twitter.
“Secara spesifik, kami mengidentifikasi sekelompok besar akun yang perilakunya terkoordinasi. Mereka tampak sengaja memperkuat pesan-pesan terkait protes Hong Kong.”
“Kami akan terus waspada, belajar dari jaringan ini dan secara proaktif menegakkan kebijakan kami untuk melayani percakapan publik,” tambah pernyataan tersebut.
Penghapusan ini dilakukan setelah akhir pekan lalu Twitter menuai kritik karena memperkenankan kantor berita Cina, Xinhua, mengunggah pesan berbayar. Twitter menjawab bahwa mereka tidak akan lagi menerima iklan seperti itu.
“Di masa depan, kami tidak akan menerima iklan dari entitas surat kabar yang dikendalikan pemerintah. Setiap akun yang terkena dampak akan bebas untuk terus menggunakan Twitter untuk terlibat dalam percakapan publik, hanya saja bukan produk iklan kami,” kata Twitter.
Twitter menegaskan bahwa kebijakan baru ini tidak akan diterapkan kepada entitas yang didanai pembayar pajak, juga lembaga penyiaran publik yang independen.
