Jakarta, Portonews.com – Selandia Baru membeli senjata milik masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mengurangi peredaran senjata api dan mencegah berulangnya penembakan massal.
Polisi Selandia Baru memperkirakan puluhan ribu senjata api akan diserahkan lewat program ini. Pembelian senjata api ini dilakukan kurang dari sebulan setelah seorang laki-laki menembaki umat Islam yang tengah salat Jumat di dua masjid di Christchurch. Sebanyak 50 orang terbunuh dalam peristiwa itu.
Sejauh ini aparat hukum Selandia Baru sudah menerima lebih dari 300 pucuk senjata api. Polisi juga memberi kesempatan masyarakat menyerahkan berbagai barang terlarang hingga 30 September 2019. Lepas dari periode itu, siapa saja yang ketahuan memiliki barang terlarang akan dikenakan sanksi hukum.
Deputi Komisaris Polisi Michael Clement mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara pasti berapa pucuk senjata yang beredar di masyarakat. Sebab di negeri itu tidak ada aturan yang mengharuskan seseorang mendaftarkan senjata api miliknya.
“Masih tanda tanya besar. Selama ini siapa saja tidak perlu mendaftarkan senjata api miliknya, apapun jenisnya. Jadi kami perkirakan jumlahnya mencapai puluhan ribu, mungkin lebih,” kata Clement seperti dikutip kantor berita Reuters, Kamis (11/4/2019).
Baca juga:
Lembaga pengawas penggunaan senjata api, gunpolicy.org, memperkirakan 1,2-1,5 juta pucuk senjata api beredar di Selandia Baru. Dari jumlah itu, pemerintah hanya mendata sekitar 13.500 pucuk senjata api semiotomatis. Jumlahnya di lapangan bisa lebih banyak.
Clement mengatakan masih merapikan tata cara pembelian senjata dari masyarakat. Sementara itu, dia menggugah pemilik senjata untuk mendaftar secara daring.
Perdana Menteri Jacinda Ardern memperkirakan program pembelian senjata ini butuh anggaran NZ$100-200 juta. Angkanya bisa lebih besar, tergantung berapa banyak senjata yang diserahkan ke polisi.
