Jakarta, Portonews.com – Puluhan ribu orang berunjuk rasa di Madrid, Spanyol, Minggu (10/2/2019). Mereka menolak konsesi pemerintah, dalam bentuk apa pun, terhadap partai pro-kemerdekaan Catalunya. Pengunjuk rasa juga menuntut digelarnya pemilihan umum.
Demonstran meneriakkan “Spanyol! Spanyol!” dan “Kami minta voting!” saat berkumpul di Plaza de Colon. Tidak kurang dari 45.000 orang meminta Perdana Menteri Pedro Sanchez mundur karena dinilai terlalu lembek terhadap kelompok separatis Catalunya.
Pekan lalu, pemerintah Spanyol menyatakan sikap untuk berdialog dengan partai-partai politik untuk membahas kemerdekaan Catalunya. Sikap itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap keutuhan Spanyol. Pemerintahan Sanchez juga dinilai lemah menghadapi tekanan separatis Catalunya.
“Sudah saatnya pemerintahan Sanchez berakhir,” kata ketua Partai Rakyat, Pablo Casado, seperti dikutip kantor berita Reuters, Senin (11/2/2019).
Casado berunjuk rasa bersama massa. Demonstran membawa berbagai spanduk yang antara lain bertuliskan “Sanchez pembohong” dan “Spanyol tidak bisa ditawar dan tidak bisa dijual”.
Sanchez, yang menggantikan pemerintah konservatif pada Juni 2018, hanya menguasai sekitar seperempat kursi parlemen. Dia mengandalkan dukungan dari partai anti-penghematan Podemos, nasionalis Catalunya, dan beberapa partai kecil lain.
Salah seorang pengunjuk rasa yang sudah berusia 73 tahun, Ana Puente, mengaku turun ke jalan demi mempertahankan keutuhan Spanyol.
“Pemerintah sudah memberikan terlalu banyak kepada pendukung kemerdekaan Catalunya dan hal ini bisa membuat Spanyol tercerai berai,” kata Raquel Garcia, perempuan berusia 76 tahun berdemonstrasi dengan membawa bendera Spanyol.
Sanchez menampik anggapan demonstran di Madrid. “Pemerintah bekerja keras menjaga keutuhan Spanyol dan itu artinya menyatukan semua orang Spanyol. Kami tidak mau membenturkan siapa pun seperti yang dilakukan sayap kanan hari ini di alun-alun Colon,” kata Sanchez di hadapan pengunjuk rasa terpisah di Santander.
Unjuk rasa ini berlangsung dua hari sebelum dimulainya pengadilan terhadap 21 pemimpin gerakan kemerdekan Catalunya. Mereka menghadapi hukuman penjara 25 tahun atas tuduhan pemberontakan dan peyalahgunaan uang rakyat.
Pemerintah Spanyol menghadapi dilema. Dalam voting anggaran 2019, yang akan diselenggarakan pada Rabu (13/2/2019), Sanchez membutuhkan dukungan partai-partai Catalunya. Tapi partai-partai itu mengatakan bahwa suaranya bergantung pada pembahasan tentang kemerdekaan.
Jika pemerintah gagal meloloskan anggaran, dewan legislatif bisa mengusulkan pemilihan dini sebelum jadwal semestinya pada 2020.
Jajak pendapat baru-baru ini memperlihatkan bahwa Partai Rakyat, kubu kanan-tengah Ciudadanos, dan sayap kanan Vox dapat meraih kursi mayoritas di Parlemen jika pemilu dini digelar. Artinya, mereka bisa menggusur pemerintahan Sosialis pimpinan Sanchez.