Jakarta, Portonews.com – Pengembang energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia perlu dukungan serius dari pemerintah. Pasalnya, kebutuhan terhadap penggunaan EBT masih rendah, dan itu menjadi salah satu tantangan bagi pengembang.
Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy Dalimin kepada wartawan belum lama ini di Jakarta.
“Memang beban atau kebutuhan dalam negeri harus diciptakan oleh pemerintah. Di dalam kebijakan energi Nasional dan rencana umum energi nasional (RUEN) sampai 2050 seluruh kantor pemerintah pasarng solar sel. Penerangan jalan pasang solar sel. Seluruh rumah mewah pasang solar sel 15 persen sampai 20 persen dari kebutuhan,” ujarnya.
Menurut dirinya, kalau ini dijalankan di seluruh Indonesia kebutuhan akan muncul industri akan muncul dan harga solar sel akan tertekan.
Selain itu, Rinaldy menambahkan, mayoritas negara yang sedang gencar mengembangkan EBT memberikan subsidi dan insentif guna mendorong penggunaan oleh masyarakat, juga untuk menarik masuknya investasi.
“Disubsidi lebih bagus. Semua negara di dunia memberikan subsidi. Tujuannya supaya perkembangan kemampuan teknologi, kemampuan industri cepat dan menimbulkan pasar,” katanya.
Rinaldy mencontohkan, di negara India telah memberikan insentif bagi setiap rumah yang mau memasang panel surya. Dan nantinya, insentif tersebut akan melalui bank.
Sementara itu, dirinya melanjutkan, pemilu rumah pun dibebaskan dari biaya pemeliharaan selama 25 tahun. Biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab perusahaan yang memasang solar panel.
“Kalau rusak perusahaan itu yang menjamin. Kita tidak keluarkan uang, setelah 6-7 tahun jadi milik kita. Setelah itu listrik kita gratis selamanya,” pungkasnya. (us)