Serpong, Portonews.com – Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan merupakan keputusan politik dan satu kemajuan besar dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal tersebut diutarakan oleh Andrinof Chaniago, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pemenuhan Kebutuhan Energi di Kalimantan dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia pada Kamis (4/6/2019) di BSD City Serpong Tangerang Selatan Banten.
“Kita sudah melangkahi 3 langkah. Pertama, dunia wacana sudah ditinggalkan tapi masih butuh proses politik yang panjang,” kata Andrinof.
Selanjutnya masuk pada langkah kajian yang dilakukan pihak Bappenas. Karena itu, Andrinof meminta Bappenas melakukan kajian serius. “Ini untuk kebutuhan 300 tahun ke depan,” imbuh Andrinof.
Tahap berikutnya adalah mempersiapkan SDM. “Jangan terjebak pada rebutan wilayah, apakah daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah atau Kalimantan Selatan atau Utara yang akan dijadikan Ibu Kota,” lanjutnya. Bila hanya terfokus pada rebutan wilayah, maka tidak tertutup kemungkinan rencana pemindahan Ibu Kota Negara akan batal.
Dia juga mengutarakan bahwa pemindahan Ibu Kota adalah untuk membangun Indonesia. “Ini untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur,” katanya.
Lebih jauh Andrinof menuturkan rencana pemindahan Ibu Kota bukan sekadar untuk memindahkan masalah Jakarta ke Kalimantan. Misalnya masalah kemacetan dan banjir dan kemiskinan. Hal itu sering dilontarkan oleh sebagian kalangan terhadap gagasan pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan.
Terkait kesiapan dan pasokan energi di Kalimantan, Andrinof menyatakan tidak ada masalah. “Kita punya gas di Natuna dan Blok Mahakam di Kalimantan,” katanya. Cadangan energi gas di Kalimantan juga sangat melimpah.
