Jakarta, Portonews.com – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bakal segera mengeluarkan aturan soal ojek online. Salah satu materi aturan tersebut adalah soal tarif. Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Ahmad Yani mengatakan, soal tarif ada usulan berbeda. Dari pihak aplikator sendiri mengusulkan Rp 1.600/km, sementara pihak pengemudi atau driver mengusulkan Rp 3.000/km.
“Pengemudi mintanya Rp 3.000. Aplikator tarif saat ini, kalaupun ada kenaikan sedikit, ada yang bilang Rp 1.600 ada yang bilang Rp 1.400,” katanya, seperti dikutip detik.com, Selasa (12/3/2019).
Menurut Ahmad pemerintah mencari tarif yang pas karena berkaitan dengan sejumlah pihak, yaitu konsumen, aplikator, dan pengemudi. “Pemerintah menjembatani masyarakat, pengguna, aplikator, dan driver. Kalau harganya tinggi nggak ada naik ya percuma. Sedang ada perhitungan kembali paling pas berapa,” kata Ahmad.
Dia menambahkan, dalam penetapan tarif ini mesti saling menguntungkan. Artinya, tidak ada pihak yang dirugikan. “Kita mau ketemukan pasnya berapa, kesepakatan, dari aplikator tidak dirugikan, masyarakat tidak dirugikan,” sambungnya.
Saat ditanya soal kisaran tarifnya, Ahmad enggan membeberkannya. “Saya belum berani lah,” tuturnya. (Dan)
