Jakarta, Portonews.com – Fenomena semakin banyaknya alih fungsi lahan hutan, diantaranya menjadi industri, pertambangan, dan perkebunan sawit yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di sejumlah wilayah, ternyata mendapat reaksi dan respon dari Ketua DPR, Bambang Soesatyo. Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan organisasi yang berorientasi pada hutan dan lingkungan untuk melakukan kajian serta pemetaan terhadap kondisi hutan terkini dan penyebab rusaknya daya dukung hutan sepanjang 2019.
“Kita mendorong KLHK bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan organisasi yang berorientasi pada hutan dan lingkungan di provinsi setempat untuk melakukan upaya-upaya prioritas dalam penanggulangan degradasi lahan guna mencegah terjadinya bencana banjir hingga kekeringan,” kata Bamsoet dalam keterangan persnya yang diterima Portonews, Selasa (18/6/2019).
Politisi Partai Golkar ini juga mendorong KLHK bersama Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan kajian mendalam terkait permohonan alih fungsi hutan serta meminta Pemda agar menerapkan Peraturan Daerah (Perda) secara tegas yang dapat mempersulit pemberian izin kepada perusahaan yang ingin melakukan alih fungsi lahan, mengingat kewenangan Areal Penggunaan Lain (APL) dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dia pun mendorong KLHK bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemda untuk memberikan sosialisasi kepada organisasi yang berorientasi pada hutan dan lingkungan di provinsi setempat mengenai pengelolaan hutan dengan mengedepankan kelestarian ekosistem guna menumbuhkan kesadaran semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun para pelaku usaha yang berkaitan dengan lahan akan pentingnya hutan bagi kehidupan.
Seperti diketahui, bencana banjir di Konawe Utara Sulawesi Tenggara dan di Kecamatan Sungai Loban dan Mantewe, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan disebabkan oleh masifnya perkebunan sawit.
Bupati Konawe Utara Ruksamin mengakui belakangan ini ada banyak perkebunan sawit baru yang mendapatkan izin dari Pemprov Sulawesi Tenggara.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan, Wahyuddin, banjir masih menggenangi sebagin desa di Kecamatan Sungai Loban dan Mantewe, Tanah Bumbu hingga Senin pagi, (10/6/ 2019).
Wahyuddin menengarai ada empat pemicu bencana banjir tahunan yang sering menerjang Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. “Resapan tanah enggak ada, karena pemakaian lahan tidak seimbang. Pertambangan, kebun sawit, dan pembukaan perumahaan yang amdalnya apakah sudah benar atau meragukan,” ucap Wahyuddin.
