Jakarta, Portonews.com – Sebagai seorang pedagang, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah mempunyai perhitungan tersendiri dalam perencanaan perombakan 5 direksi BUMN. Karena itu menggugat kebijakan Rini adalah jalan terbaik untuk menggugurkan rencana kebijakan Rini. Demikian diutarakan oleh Ade Adriansyah, aktivis 98, dalam acara Round Table Discussion (RTD) bertajuk Babak Akhir Polemik Rencana Perombakan Direksi BUMN: Siapa Lebih Berkuasa, Jokowi atau Rini? pada Selasa (27/8/2019) Pkl 12.00 – 15.00 WIB di Hotel Sofyan, Jl Cut Mutia No 9, Menteng, Jakarta Pusat.
“Kita akan menggugat negara melalui Rini dalam kebijakannya merombak jajaran direksi BUMN. Selanjutnya, tuntutannya adalah menuntut pembubaran Kementerian BUMN,” kata Ade. Karena Rini mengambil kebijakan yang serampangan hingga merontokkan nilai saham beberapa bank BUMN.
Diketahui, harga saham bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (26/8/2019), tercatat kompak melemah. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) tercatat turun Rp10 (0,25%) ke Rp4.070, saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) turun Rp125 (1,74%) ke Rp7.050, saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) turun Rp125 (1,64%) ke Rp7.500 dan saham PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) turun Rp40 (1,83%) ke Rp2.150. Penurunan tersebut terjadi ditengah rencana RUPSLB bank BUMN yang akan dilakukan pekan ini.
Sayangnya, lanjut Ade, ulah Menteri Rini justru terkesan dibiarkan oleh Presiden Joko Widodo, yang notabene big bos menteri BUMN. “Itulah kebiasaan Jokowi. Karakter Presiden melakukan pembiaran agar tidak terjadi kegaduhan,” kata Ade yang kini menjadi lawyer ini.
Saat ditanyakan pasal berapa yang akan dijadikan dasar hukum gugatan, Ade menjawab bahwa timnya sedang menggodok dan mendalami kasus tersebut. Tetapi yang pasti, pihaknya telah mencatat ada beberapa poin, diantaranya menyangkut soal
administratif, abuse of power atau penggunaan jabatan untuk kepentingan kelompok tertentu. “Intinya kita akan gugat secara pidana dan perdata,” kata Ade sembari mengimbuhkan bahwa Rini berkontribusi pada kesuksesan Jokowi meraih posisi RI 1.
Sementara itu, Dian Permata, Founding Fathers House, yang juga menjadi pembicara dalam acara tersebut, menyatakan bahwa Rini adalah sosok perempuan yang selalu menuai kontroversi. Dia mengulas kiprah mantan Dirut Astra ini mulai sejak era Presiden Megawati yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Mulai kasus pembelian pesawat Sukhoi, sikapnya yang berseberangan dengan garis PDI Perjuangan hingga tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR RI dan yang selalu “selamat” dari 4 kali reshuffle kabinet era Presiden Jokowi.
Menurut Dian, orang dibalik Rini adalah kinerja Rini sebagai Menteri BUMN. “Boleh jadi lantaran pertimbangan kinerjanya maka Rini seolah dengan gampang “melawan” kebijakan Presiden Jokowi,” kata Dian.
Jamak diketahui, Presiden Jokowi melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, telah menginstruksikan agar jajajaran Kabinet Kerja Presiden tidak melakukan kebijakan strategis. Diantaranya merombak jajaran direksi BUMN. Kenyataannya, Menteri BUMN Rini Soemarno bersikukuh akan melaksanakan RUPSLB. Pada Rabu (28/8/2019) besok, RUPSLB 5 BUMN mulai digelar. Diawali Bank Mandiri yang akan menggelar RUPSLB pada Rabu (28/8/2019). Disusul BTN (29/8/2019), BNI dan PGN (30/8/2019), dan ditutup BRI (2/9/2019).
Inilah momentum pertaruhan. Pertaruhan antara siapa yang lebih dominan berkuasa dalam menentukan hitam-putih BUMN: Presiden Jokowi atau Menteri Rini? Jadi, tunggu besok jawabannya!
