Mulai tahun 2018 warga kota Palembang sudah bisa menikmati sarana transportasi umum kereta ringan (Light Rail Transit), sarana transportasi publik yang menjadi ciri kota-kota modern. Warga kota Palembang tetap bisa menikmati pemandangan Sungai Musi, karena sebagian jalur LRT berada di samping sungai terpanjang di Pulau Sumatera itu. Hanya saja, dengan naik LRT, mereka tidak akan merasakan oleng ketika ombak datang seperti dalam lagu ‘Sebiduk di Sungai Musi’ yang dilantunkan penyanyi Alfian pada era 1960-an.
Jika berkunjung ke Kota Palembang menggunakan pesawat, sebelum mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, tengoklah sejenak ke bawah, wajah Palembang dari ketinggian. Hamparan pemandangan kota yang pada periode abad ke-6 hingga ke-12, menjadi kota paling termasyhur di Asia Tenggara.
Akan terlihat bangunan beton panjang yang mengular mulai dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Jembatan Ampera, hingga Stadion Jakabaring dekat pusat pemerintahan. Itulah proyek rel layang kereta ringan (LRT) Palembang.
Palembang tengah berbenah menyambut Asian Games yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 mendatang. Dari segi prasarana dan fasilitas olahraga, hampir semua siap. Palembang beruntung sudah berpengalaman menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional seperti Sea Games 2011, Islamic Solidarity Games 2013, ASEAN University Games 2014, dan Asian Triathlon Championship 2017.
Maka, terpilihnya Kota Palembang sebagai salah satu kota untuk event Asian Games 2018 mendatang bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Terpilih menjadi tuan rumah bersama DKI Jakarta, Palembang akan bahu-membahu menyukseskan event olahraga terbesar se-Asia itu.
Berkaca dari penyelenggaraan event olahraga sebelumnya, satu kekurangan Kota Palembang adalah tidak memiliki sarana transportasi yang memadai. Saat menggelar Sea Games 2011, panitia terpaksa harus menyewa sejumlah kendaraan pribadi dan bus pariwisata untuk mengangkut tamu dan atlet yang akan bertanding.
Waktu itu tidak ada sarana transportasi publik yang bisa mendukung mobilitas para atlet dan kontingen resmi mulai dari bandara, hotel tempat menginap, sampai arena pertandingan.
Gagasan untuk membangun sarana transportasi yang efektif dan modern pun mengemuka. Dipimpin Gubernur Alex Noerdin, Pemprov Sumatera Selatan mengajukan proyek kereta ringan (Light Rail Transit) kepada pemerintah pusat, bersamaan dengan tol Trans Sumatera (Palembang-Indralaya) yang pada musim Lebaran lalu sudah rampung dan mulai beroperasi.
Kendati dicetuskan oleh Pemprov Sumsel, Proyek LRT Palembang ini sepenuhnya merupakan investasi Pemerintah Pusat. Pada tahap pengerjaannya proyek ini dipimpin oleh pihak kontraktor dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dan desain konstruksinya dirancang oleh PT INKA. Sedangkan untuk operasionalnya akan dijalankan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan dukungan dana Public Service Obligation (PSO), seperti halnya Commuter Line Jabodetabek.
Kini, tiang-tiang pancang untuk LRT itu sudah hampir semua berdiri. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam kunjungan kerjanya bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada Mei lalu menjelaskan, proyek pembangunan LRT di Palembang sudah mencapai progres 42.68%. Relatif lebih cepat di atas target yang telah ditetapkan saat groundbreaking 2015 lalu.
“Kita akan selesaikan konstruksi pada Desember 2017 dan pada bulan Maret tahun depan dilanjutkan dengan pembangunan sarananya,” papar Menhub.
Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk., M. Choliq memprediksi, investasi pembangunan prasarana LRT Palembang sekitar Rp7 triliun untuk total pembangunan rel layang sepanjang 26 kilometer. “Di situ Waskita sebagai kontraktor, bukan investor. Hanya contracting pembayarannya dilakukan dengan cara semi-turnkey. Tahun 2016 belum dianggarkan dalam APBN,” kata Choliq.
Pekerjaan groundbreaking dilakukan dengan cepat lantaran tidak melalui proses tender, tapi penunjukan langsung yang dilengkapi dengan proses audit BPKP.
Namun, perkiraan M. Choliq ternyata meleset. Setelah dilakukan review terhadap anggaran LRT oleh Menteri Keuangan yang semula sebesar Rp7 triliun ternyata membengkak menjadi lebih dari Rp12 triliun. Namun, setelah dilakukan efisiensi, total anggaran dapat ditekan menjadi Rp10,9 triliun. Panjang lintasannya pun diperpendek menjadi 24 km saja.
“Dengan jarak sekitar 24 kilometer dengan 13 stasiun yang akan dibangun, LRT dapat membuat Kota Palembang semakin bergairah dari sisi ekonomi. Namun yang paling penting adalah kita dapat membangun proyek secara efisien, berkualitas baik, dan dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat,” tegas Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu Sri Mulyani mengaku senang bisa melihat pembangunan LRT di Palembang sebagai salah satu contoh penggunaan anggaran negara dari pajak masyarakat dan dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sri Mulyani mengatakan bahwa pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran infrastruktur sangat besar, rata-rata sekitar Rp300 triliun per tahun dan angka itu terus meningkat. Tentunya anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk lebih memajukan perekonomian Indonesia.
“Tujuan penggunaan anggaran tersebut adalah untuk memajukan perekonomian Indonesia, mengurangi kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja, dan mengurangi ketimpangan,” ujar Sri Mulyani.
Menanggapi pernyataan Menkeu, Menhub Budi mengatakan walaupun menelan anggaran yang banyak, penggunaan anggaran tersebut dapat teraplikasikan, serta dapat membangun daerah-daerah di luar Pulau Jawa.
“Saya akan tunjukkan kepada Ibu Menteri, inilah yang dikerjakan. Walaupun banyak anggaran yang dibutuhkan namun teraplikasikan dan bisa membangun daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Kita dapat buktikan bahwa kita dapat membangun dengan baik serta dikelola dengan baik, dan dikerjakan oleh kontraktor dalam negeri,” tegas Budi.
Dalam kunjungan ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa proyek LRT Palembang telah di-review oleh Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan (KKJTJ).
“Saya membantu Menteri Perhubungan melalui KKJTJ yang di dalamnya ada 20 orang pakar konstruksi dari ITB, UGM, UI, serta sejumlah praktisi, karena proyek ini termasuk jembatan dengan panjang hingga 24 km, bahkan menyeberangi Sungai Musi dan sudah di-review oleh komisi tersebut,” Basuki menjelaskan.
Komisi ini dibentuk sebagai perpanjangan tangan Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR untuk mengawasi aspek teknis pekerjaan pembangunan LRT.
Tapi tunggu dulu, apakah proyek LRT itu benar-benar akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat Palembang? Pembangunan LRT, justru ditakutkan akan mempersempit peluang kerja, setidaknya bagi para sopir taksi di bandara, angkutan umum, dan sopir taksi online, yang pendapatannya berasal dari mengangkut penumpang dari dan menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II.
Dalam pengelolaannya, kelak akan menggunakan skema Public Service Obligation (PSO), tarif LRT Palembang diperkirakan akan relatif murah dan terjangkau. PSO disalurkan ke satu BUMN penyelenggara layanan publik tertentu yang dibutuhkan masyarakat, tetapi tidak ada sektor swasta yang masuk karena berbagai alasan, seperti pasar (market size) yang masih kecil, daya beli (willingness to pay) yang masih rendah dan sebagainya, yang membuat layanan tersebut tidak menguntungkan. Di sisi lain, UMK yang ditetapkan Pemerintah untuk Kota Palembang hanya sebesar Rp 2,4 juta.
Kereta modern ini akan terjangkau oleh semua kalangan, kelas menengah ke atas yang biasanya menggunakan layanan taksi. Artinya, kegelisahan para sopir taksi bahwa setelah LRT beroperasi, mereka akan kehilangan pelanggan, jelas tidak beralasan.
Hal inilah yang harus dikomunikasikan dan disosialisasikan agar tidak dsikapi dengan salah oleh pihak manapun. Sederhananya, ada koordinasi dengan pihak pengelola agar titik stasiun bisa terintegrasi dengan layanan angkutan umum lainnya. Jangan sampai layanan tranportasi ini hanya untuk mengejar satu event saja. Hanya demi sebuah ambisi dan polesan citra yang tidak memperhatikan aspek sosialnya.
