Jakarta, Portonews.com – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP mendapat sorotan publik akhir-akhir ini karena gaji eksekutif dan dewan pembina lembaga ini dinilai terlalu tinggi. Sebagimana terungkap kepermukaan bahwa gaji dewan pembina maupun anggota BPIP mencapai ratusan juta per bulan. Sistem pengaturan atau besaran gaji yang disorot publik tersebut diduga menjadi alasan mundurnya Kepala BPIP Yudi Latif dari jabatannya.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengaku kaget dan mempertanyakan langkah mundurnya Yudi Latif sebagai Kepala BPIP, karena diambil saat institusi tersebut menjadi sorotan sejumlah kalangan.
“Mundurnya Yudi Latif di saat BPIP menjadi sorotan terkait gaji dan hak keuangan Dewan Pengarah BPIP sempat menjadi polemik dan perbincangan publik,” kata Taufik di Jakarta, Jumat (8/6/2018).
Dia mengatakan BPIP beberapa waktu lalu menjadi sorotan terkait gaji para pejabatnya khususnya Dewan Pengarah BPIP, namun sudah mereda dan pemerintah telah memberikan klarifikasi namun tiba-tiba Kepala BPIP mengundurkan diri.
Taufik mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi di internal BPIP karena memberi kesan bahwa selama ini lembaga tersebut baik-baik saja, namun ternyata ada permasalahan internal.
“Presiden Joko Widodo yang mengangkat dan melantik Yudi Latif, dapat memberikan penjelasan kepada publik, terkait kemunduran Yudi Latif. Kehadiran BPIP yang diharapkan menjadi harapan baru bagi masyarakat, malah terus-terusan menjadi polemik,” katanya.
Dia berharap BPIP tampil dan menjawab harapan masyarakat dalam kaitan membumikan Pancasila, dan membantu Presiden dalam merumuskan arah pembinaan ideologi Pancasila.
Hal itu menurut dia terutama di tengah masifnya paham radikalisme, sehingga masyarakat sangat berharap BPIP semakin meningkatkan pembinaan ideologi Pancasila.
Sebagaimana dikutip Antara, Yudi Latif mengumumkan kepada publik pesan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala BPIP melalui akun media sosial Facebook miliknya “Yudi Latif Dua”, Jumat (8/6/2018).
Melalui pesan pengunduran diri yang diberi judul “TERIMA KASIH, MOHON PAMIT”, Yudi awalnya menjabarkan kerja-kerja selama setahun terbentuknya BPIP, yang sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).
Kemudian ia menjabarkan sejumlah kendala yang dihadapi antara lain, anggaran yang lambat turun, tidak adanya kewenangan eksekusi langsung ketika BPIP masih bernama UKP-PIP, keterbatasan kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga, hingga belum diterimanya hak keuangan oleh seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana selama setahun bekerja.
Pada bagian akhir ia menutup pesannya dengan niat mengundurkan diri karena merasa dibutuhkan kepemimpinan baru pada tubuh UKP-PIP yang telah bertransformasi menjadi BPIP.
Di bagian lain, Pihak Istana Kepresidenan menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif. “Jadi Pak Yudi Latif telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden tertanggal 7 Juni, tetapi permintaan yang bersangkutan mengundurkan diri tanggal 8 Juni 2018. Surat itu di-CC ke Pak Mensesneg dan Pak Seskab,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi di komplek Istana Kepresidenan Jakarta.
Menurut Johan, Presiden Joko Widodo belum membaca secara resmi surat pernyataan pengunduran diri Yudi dari pucuk pimpinan di BPIP tersebut.
Dia menambahkan alasan pengunduran diri dalam surat yang diajukan Yudi adalah tingkat kesibukan yang lebih tinggi dari sebelumnya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi badan setara kementerian. “Tentu pengunduran diri hak setiap orang. Sampai saat ini Presiden belum merespons,” ujar Johan.(ibnu)
