Jakarta, Portonews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, lembaga yang mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti lembaga tersebut terbebas dari masalah.
Sri menegaskan, opini WTP atas laporan keuangan pemerintah tidak dapat menjamin suatu pengelolaan anggaran telah sempurna dan baik. “Berkali-kali kami mengatakan bahwa WTP bukan berarti tidak ada korupsi. Karena dia hanya compliance kepada laporan keuangan,” katanya dalam rapat kerja bersama di Gedung DPR, Kamis (19/7/2018).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini WTP atas LKPP Kementerian Keuangan pada tahun fiskal 2017. Ini menjadi kali kedua, laporan keuangan bendahara negara mendapatkan opini WTP dari otoritas pemeriksa keuangan.
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan, predikat WTP pun tidak menjamin suatu pengelolaan anggaran lepas dari tindakan korupsi yang pada akhirnya merugikan negara. Hal ini, yang menjadi perhatian pemerintah ke depan.
“Kami berkali-kali bilang, WTP itu tidak menjamin tidak ada korupsi. Kami sudah minta kepada pak Wamen dan Irjen untuk menyisir APBN yang sekarang sedang dilaksanakan, apakah aktivitas yang berjalan bisa diperbaiki,” tegasnya.
