Jakarta, Portonews.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bakal melakukan evaluasi pemanfaatan dana desa bersama Kementerian dan Lembaga terkait. Langkah ini dilakukan karena terjadinya peningkatan ketimpangan (gini ratio) di pedesaan per Maret 2018.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat gini ratio di pedesaan pada Maret 2018 naik menjadi 0,324 dari posisi September 2017 yang hanya 0,320. “Ini hal yang harus dievaluasi dengan sangat teliti karena anggaran dana desa sebetulnya terus meningkat,” ujarnya, seperti dikutip CNN Indonesia, Selasa (17/7/2018).
Untuk tahun ini, pemerintah menetapkan dana desa sebesar Rp60 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Sementara, transfer ke daerah sebesar Rp706,1 triliun. “Dan tahun depan Pak Jokowi akan meningkatkan lagi, jadi kami tidak ingin di pedesaan terjadi disparitas,” tutur Sri Mulyani.
Ia mengatakan akan mengecek kembali efektivitas penyaluran dana desa hingga ke masyarakat berpenghasilan paling rendah. “Itu akan dievaluasi Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan saya Menteri Keuangan,” imbuh Sri Mulyani.
Kendati tingkat ketimpangan di pedesaan meningkat, tetapi Sri Mulyani tetap mengaku gembira karena tingkat ketimpangan secara nasional turun tipis menjadi 0,389 dari sebelumnya 0,391. Selain itu, tingkat kemiskinan juga turun hingga di bawah 10 persen atau tepatnya 9,82 persen per Maret 2018. “Untuk pertama kalinya sejarah di Indonesia tingkat kemiskinannya di bawah 10 persen,” kata Sri Mulyani.
Merujuk data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang sekitar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang pada Maret 2018 dari sebelumnya sebanyak 26,58 juta orang pada September 2017.
