Jakarta, Portonews.com – Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal menegaskan, polisi sebagai aparatur Negara harus bersikap netral dalam pilkada serentak, yang digelar besok 27 Juni 2018. Oleh karena itu, Divisi Propam Polri membuka hotline untuk menampung aduan masyarakat terkait pelaksanaan pilkada serentak. Masyarakat diminta segera melaporkan jika menemukan polisi yang tidak netral.
“Sebagai media pengaduan masyarakat apabila menemukan oknum Polri yang tidak netral dalam Pilkada serentak 2018 ini. Jadi silakan mengadu jika menemukan anggota kami yang sikapnya tidak netral,” katanya, melalui keterangan tertulis, Selasa (26/6/2018).
Iqbal melanjutkan, pengaduan masyarakat bisa dikirim melalui email atau surat elektronik atau menelepon nomor yang disiapkan Divisi Propam. “Email bisa dikirim ke alamat email [email protected]. Untuk telepon di nomor 021-7218615,” ucapnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan aturan melarang para anggota Polri untuk mendokumentasi data pemilu dan menyebarkan ke media saat Pilkada nanti. Perintah Kapolri ini tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Kapolri Nomor: STR/404/ VI/ Ops 1.3/2018 tentang pedoman petugas PAM di TPS pada Pilkada tahun 2018.
“Ya saya sudah buat TR sudah cukup lama berikut sanksinya dan kemudian itulah item-item yang cukup jelas di antaranya mengenai tidak boleh untuk dokumentasikan data-data yang ada sampai ke media dan lainnya,” kata Tito, Senin (25/6).
Tito juga mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada anggota Polri yang bersikap tidak netral. “Sanksi di antaranya sanksi mulai ringan ke teguran mutasi demosi sampai ke pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Saya sudah ambil langkah. Kalau ada yang seperti berpihak itu saya ganti dan hari ini saya keluarkan lagi,” tuturnya.
