Jakarta, Portonews.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat, saat in iterdapat 746.000 guru di Indonesia yang masih berstatus tidak jelas (guru pengganti).
Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, status tidak jelas tersebut yaitu guru-guru yang tidak masuk dalam kategori pegawai negeri sipil (PNS) maupun berstatus honorer.
“746 ribu guru ini statusnya tidak jelas ini juga arahnya terkait pendanaan, intinya kami bertekad akan mempercepat langkah-langkah yang radikal mengejar ketertinggalan ini,” ujar Muhadjir di Gedung Kemendikbud, Kamis (19/7/2018).
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa permasalahan status guru baik honorer maupun guru pengganti emrupakan masalah yang sangat pelik.
Pemerintah pastinya dapat memberikan sertifikasi melalui tes kepada guru-guru tersebut agar statusnya dapat ditingkatka terutama bagi guru honorer.
Namun, di sisi lain sertifikasi yang dilakukan tersebut harus tepat menyasar pada guru-guru yang berkualitas dan setara dengan alokasi yang dikeluarkan pemerintah bila statusnya dinaikkan menjadi PNS.
“Jadi nanti kami dihadapkan pada anggaran naik tapi kualitas menurun, jangan sampai hal-hal seperti ini dihadapkan kepada masyarakat,” tambah Sri dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun ini tetap bertahan sebesar 20% atau Rp 444,1 triliun meningkat 4,1% dibandingkan tahun lalus ebesar Rp 426,2 triliun.
Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, dirinya mengharapkan penerima anggaran tersebut seperti Kemendikbud, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) serta Kementerian Agama (Kemenag) dapat memanfaatkan alokasi tersebut.
Mengingat transfer dana ke daerah serta pembiayaan ke daerah melalui alokasi tersebut dinilai masih belum terpantau secara maksimal.
“Kita selalu bagus dalam mengemukakan masalah, tapi kita (pemerintah) seharusnya harus bisa mendefinisikan masalah tersebut terlebih dahulu dan yang harus dilakukan bukan hanya dengan terus memberikan jumlah anggaran yang dibutuhkan,” tambah Sri.
