Jakarta, Portonews.com – Dengan semangat HUT kemerdekaan ke-73 RI, pada masa empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) meminta pemerintah berkenan menyelamatkan PT Pertamina (Persero) lewat menugaskan jajaran direksi diisi orang tepat dan kapabel.
Dalam siaran pers yang diterima, Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat mengingatkan ungkapan Presiden Soekarno (Bung Karno) yang menyerukan jangan sekali-kali melupakan sejarah (jasmerah) terkait keberadaan Pertamina yang didirikan pada 10 Desember 1957 sebagai perusahaan pelat merah bergensi.
“Selama hampir empat tahun Presiden Jokowi menjadi Kepala Negara dan Pemerintahan, sudah lima kali terjadi pergantian jabatan Direktur Utama Pertamina. Dua kali definitif dan tiga kali pelaksana tugas (Plt), dan sudah hampir empat bulan sekarang ini Dirut Pertamina masih Plt. Karena memang tidak mudah menempatkan orang untuk menahkodai Pertamina” ujar Binsar yang juga menjabat Panglima Gerakan Spirit 66 Bangkit (GS66B), Kamis (16/8/2018).
Dengan gonta-ganti jabatan dirut Pertamina belum empat tahun sudah lima orang, menurutnya menunjukkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak kredibel dalam mengajukan atau mengusulkan orang untuk jabatan Dirut Pertamina kepada Presiden Jokowi.
“Ini satu catatan yang bisa terkategori preseden buruk bagi kelangsungan hidup BUMN National Oil Company (NOC) satu-satunya di republik ini,” katanya.
Dia juga mengungkapkan soal keluhan Pertamina melaksanakan penugasan dari Pemerintah sebagai pemegang saham 100 persen di Pertamina terkait harga jual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi satu harga di seantero pelosok tanah-air dengan menderita kerugian yang sekitar Rp 1 triliun dari akumulasi laba diatas Rp 14 triliun kemudian dibesar-besarkan, adalah bukti jika nakhoda Pertamina selama ini tidak ada yang memiliki integritas tinggi.
“Pertamina didirikan itu mempunyai tugas sebagai agent of development, security of supply dan barrier to entry. Pertamina pencetak uang untuk negara dalam membangun, Pertamina pemenuh hajat hidup orang banyak yang harga produk BBMnya bisa terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan Pertamina adalah pagar untuk tetap tegaknya kedaulatan energi. Itu sebab eSPeKaPe menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk selamatkan Pertamina agar kembali pada khitah dan jatidirinya. Salah satu solusinya tiada lain dengan menempatkan Dirut Pertamina definitif yang ahli, profesional, menguasai usaha hulu dan hilir, serta berintegritas yang anti kebocoran dan mafia migas,” jelasnya.
Binsar meyakini, apabila Pertamina dinakhodai oleh orang yang tepat dan benar, kemungkinan besar mimpi Pertamina menjadi perusahaan migas kelas dunia (World Class Energy Company) menjadi lapang jalannya dan terwujudkan.
“Dengan Pertamina dinakhodai oleh Dirut yang profesional, insya Allah target laba sebesar Rp 56 trilyun pertahun bisa menjadi pencetak uang untuk negara membangun tercapai. Dengan harga BBM yang murah dan terjangkau daya beli masyarakat, mudah-mudahan bisa terjadi. Dan kedaulatan energi nasional tidak akan pernah terganggu oleh fluktuasi harga minyak dunia”, imbuh Binsar Effendi.
Oleh sebab itu, lanjutnya, sudah saatnyalah untuk menyelamatkan sekaligus membesarkan Pertamina, Presiden Jokowi menunjuk orang untuk menahkodai Pertamina yang tepat dan benar.
“Jika ada kasus BBM berharga mahal, kelangkaan juga muncul, sangatlah berpengaruh pada eksistensi pemerintahan. Tidak saja di negeri sendiri, di negara-negara di dunia jika terjadi harga BBM mahal dan kelangkaan pasti mengikutinya maka muncul demo dan bahkan bisa menggantikan pemerintahan. Pasalnya BBM adalah hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pasti jika kedaulatan energi rapuh bisa saja menggoyahkan pemerintahan yang berkuasa. Jadi, selamatkan Pertamina dan tempatkan untuk menahkodai yang ahlinya” pungkas Binsar. (Ranap Simanjuntak)