Jakarta, Portonews – Penunjukkan jajaran direksi baru di tubuh PT Pertamina (Persero) ternyata mendapat penolakan karyawannya. Misalnya, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) secara terang-terangan meluncurkan ancaman mogok kerja atas pelantikan Nicke Widyawati sebagai Dirut Pertamina definitif dan Direktur SDM Koeswiranto Kushartanto yang berasal dari PT Jasa Marga. Keduanya memang berasal dari luar karir perusahaan pelat merah bidang migas tersebut.
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar menolak rencana pelantikan Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur SDM Koeswiranto Kushartanto atas penunjukkan kedua orang ini yang dari luar Pertamina. Dia merasa ada muatan politis dalam penunjukkan tersebut.
“Penunjukan direksi yang sarat kepentingan politik dan tidak mengedepankan kepentingan Pertamina sebagai perusahaan strategis bidang migas yang menguasai hajat hidup orang banyak,” kata Arie dalam siaran persnya.
Dirinya menambahkan, FSPPB mengeluarkan tiga tuntutan kepada Pemerintahan Jokowi. Pertama, pemerintah tidak mencampuradukan kepentingan politik dalam pengelolaan BUMN. Kedua, meninjau kembali penunjukan Nicke Widyawati seagai Dirut Pertamina dan Koeswiranto Kushartanto sebagai Direktur SDM Pertamina.
Dan ketiga, memilih Direksi Pertamina dari kalangan profesional yang paham bisnis Pertamina dan kuat menghadapi tekanan-tekanan yang ada di dunia migas serta mampu berkomunikasi baik dengan pekerja yakni FSPPB serta menjadikan pekerja sebagai stake holder utama.
“Dan tentunya kami tidak akan diam membiarkan Pertamina menuju kehancuran. Bila dipandang perlu kami akan lakukan aksi industrial mogok kerja,” ancam Arie.
Didukung Para Pensiunan
Ancaman mogok kerja FSPPB ini pun mendapat dukungan para seniornya. Pendiri Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Teddy Syamsuri menyayangkan keluarnya surat penunjukkan dari Surat Keputusan Menteri BUMN Rini M Soemarno No. SK 232/MBU/08/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 tersebut. Sebab, sebelumnya Presiden Jusuf Kalla sudah mengungkapkan, penunjukkan direksi baru Pertamina setelah Asian Games 2018 selesai.
“Satu sisi pengangkatan Nicke langsung direspon Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung sebagai sesama alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menurut Pramono, akhirnya Presiden Jokowi memutuskan untuk memberikan kehormatan dengan kepercayaan kepada Nicke sebagai Dirut Pertamina. Yang diharapkan Menseskab, Nicke bisa segera membenahi dan mereformasi Pertamina. Sementara pengangkatan Nicke oleh Menteri BUMN Rini Soemarno mendahului pernyataan Wapres JK,” sebut Teddy.
Lelaki yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI Jakarta dan Sekretaris Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK) ini mengingatkan kasus Pelindo II yang menjadi Pansus Hak Angket di DPR yang diketuai politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.
“Pada 13 Juni 2017 Rieke memutuskan tidak mungkin yang terkait dengan aset negara, diputuskan sepihak tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Maka ada tanggung jawab Menteri BUMN Rini Soemarno pada kasus Pelindo II yang menemukan potensi kerugian negara sampai Rp 36 triliun,” tunjuknya.
“Berikutnya pada 17 Juni 2017, anggota Pansus Hak Angket Pelindo II Masinton Pasaribu yang juga politisi PDI Perjuangan menyatakan, Pansus tidak akan mencabut keputusan melarang Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mengikuti rapat di DPR sampai saat ini. Kenapa Menseskab Pramono merespons keputusan Menteri BUMN yang mendahului pernyataan Wapres JK terkait Dirut Pertamina definitif. Respons Pramono kurang elok,” tambah Teddy yang juga Juru Bicara Gerakan Spirit 66 Bangkit (GS66B).
Bahkan, eSPeKaPe merasa pemerintah patut mencurigai keterlibatan Nicke dalam kasus suap PLTU Riau 1 yang menyuap Idrus Marham. Sebab menurutnya, kala itu Nicke menjabat Direktur Pengadaan Strategis 1 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang kemungkinan bisa saja tersangkut pada proses penunjukan langsung tanpa tender karena adanya suap.
“Maka agar tidak membuat Pertamina menjadi hancur-hancuran jika nantinya Nicke yang Dirut Pertamina diduga terlibat kasus pembangkit PLTU Riau 1 saat dia menjabat Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN, sejak dini Pertamina harus diselamatkan,” sebutnya.
Karena itu dirinya atas nama eSPeKaPe menyatakan dukungan rencana aksi mogok kerja oleh FSPPB. “Bagaimanapun pensiunan Pertamina adalah bagian tak terpisahkan sebagai stakeholders Pertamina yang wajib hukumnya untuk menyelamatkan Pertamina dengan mendukung sepenuhnya Aksi Industrial Mogok Kerja FSPPB,” sergah Teddy.
