Jakarta, Portonews.com – Pemerintah Indonesia sebentar lagi akan menguasai tambang emas Freeport di Papua. Untuk mengambil alih Freeport dibutuhkan dana mencapai Rp 57 triliun. Pendanaannya mayoritas akan meminjam dari bank asing.
Hal ini diungkap oleh Kepala Komunikasi Korporat dan Hubungan Antarlembaga PT Inalum (Persero) Rendi Witular. Menurut juru bicara induk BUMN pertambangan ini, untuk divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia, Inalum telah mengundang beberapa perbankan. “Mayoritas adalah bank asing untuk ikut mendukung membiayai divestasi tersebut,” katanya seperti dikutip cnbc indonesia, Kamis (5/7/2018).
Tak cuma asing, Inalum juga mengundang beberapa bank lokal termasuk bank BUMN untuk mendukung rencana ini. Direktur Kepatuhan Bank Mandiri Alexandra A Wiyoso membenarkan hal tersebut. Menurut dia, untuk mengakuisisi saham Freeport, Inalum mengajak perbankan asing dan lokal untuk ikut serta.
Saat ini, lanjut dia, pembahasan antara para calon lenders dengan Inalum masih berlangsung. “Besaran alokasi pembiayaannya tergantung dari Inalum, kan ada beberapa bank yang diajak,” katanya.
Rendi menuturkan proses negosiasi untuk mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) masih terus dilakukan pemerintah. Kali ini, beberapa butir kesepahaman sedang dalam proses menuju kesepakatan.
“Sesuai dengan kesepahaman antara Pemerintah dan Freeport (FCX) pada 27 Agustus 2017, Pemerintah dan FCX mencapai kesepahaman atas empat butir kesepakatan. Ada beberapa butir yang belum selesai dan masih dalam negosiasi,” tuturnya.
Empat butir kesepahaman dalam negosiasi Freeport yakni; PTFI mengubah KK ke IUPK dan mendapatkan jaminan operasi, Pemerintah memberikan jaminan fiskal dan regulasi untuk operasional PTFI, kemudian PTFI akan membangun smelter dalam jangka waktu 5 tahun, dan FCX bersedia mengurangi kepemilikan di PTFI sehingga entitas Indonesia bisa
memiliki 51persen saham di PTFI.
“Setelah empat butir di atas disepakati, maka PTFI akan mendapatkan perpanjangan masa operasi 2 X 10 tahun hingga 2041. Itu artinya divestasi hanya menjadi bagian dari sebuah paket,” tambah Rendi.
Kendati demikian, ia belum bisa menyampaikan butir apa saa yang masih dalam tahap negosiasi. Rendi mengatakan, tenggat sampai akhir Juli mudah-mudahan bisa terpenuhi.
