Jakarta, Portonews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tak akan mengajukan APBN Perubahan di tahun 2018 ini.
Sri beralasan, meskipun beberapa asumsi makro masih jauh dari target, namun postur keseluruhan APBN 2018 masih bisa dipertahankan dengan baik. Artinya seluruh kebutuhan belanja yang sudah direncanakan di 2018 dapat tetap berjalan.
“Pemerintah masih sanggup untuk mengakomodasi beberapa tambahan belanja, seperti untuk Asian Games dan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak lainnya,” katanya Rabu (11/7/2018).
Sementara itu, dari sisi penerimaan negara, hingga akhir tahun 2018 masih bisa mencapai target dengan kombinasi antara pajak dan non pajak. Target bisa tercapai meski ada tekanan dan risiko harga minyak, kurs, dan suku bunga.
“Dengan penerimaan dan belanja negara tetap sesuai, maka kami memutuskan ini telah mencerminkan kebutuhan penyelenggaraan perekonomian negara tahun 2018,” katanya.
Ia mencatat, penerimaan perpajakan yang didalamnya termasuk penerimaan pajak dan bea cukai tumbuh 14,3 persen pada semester I-2018. Pendapatan ini baik dibanding tahun lalu yang tumbuh 9,3persen. “Itu double digit dan bagus kalau lihat pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,1 persen dan inflasi 3,3persen atau 3,2 persen,” imbuhnya.
Ekonom BCA David Sumual mengatakan, tidak adanya APBNP akan menimbulkan tanya tanda di pasar. Sebab, pemerintah biasanya melakukan APBNP meskipun perubahan dalam asumsi makro hanya sedikit. Meski demikian, David menilai tidak adanya APBNP ini masih realistis. Sebab, ruang defisit fiskal hingga saat ini masih cukup besar.
Dengan realisasi defisit fiskal per akhir Mei 2018 sebesar 0,64 persen dari PDB, maka masih ada cukup ruang fiskal yang besar. “Buffer-nya masih Rp 100–Rp120 triliun dari 2,1 persen ke 3 persen dari PDB,” ucapnya.
