Jakarta, Portonews.com – Pemerintah menargetkan devisa sebesar US$ 17,6 miliar di 2019 atau Rp 255 triliun (kurs US$ 1 = Rp 14.500) dan terus menanjak hingga US$ 28,5 miliar hingga 2024 untuk sector pariwisata.
Target tersebut dibahas dalam rapat koordinasi terbatas ‘Memperkuat Sinergi dalam Akselerasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas’ yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Yogyakarta, Rabu (29/8/2018).
Dalam rapat tersebut, Pemerintah merumuskan 8 keputusan di bidang pariwisata, yang diyakini bisa memberikan jangka pendek untuk penanganan defisit transaksi berjalan. “Pariwisata penyumbang devisa dan lapangan kerja maka dari itu kita duduk sama-sama, [memutuskan] apa yang harus kita,” kata Menko Luhut, dikutip dari siaran resmi.
Dalam pertemuan tersebut, poin pertama adalah meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara menjadi 25 – 30 juta pada 2024 dengan prioritas destinasi Danau Toba, Borobudur-Joglosemar, Mandalika, Labuan Bajo, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo.
Selain target kinerja, Luhut menyebut ada 7 butir keputusan lain yang disepakati yaitu mengenai penguatan data, akses pembiayaan, layanan sistem pembayaran, sinergi promosi, penguatan konektivitas, atraksi terintegrasi, dan kualitas amenitas. Di a mengemukakan, Kemenko Perekonomian akan menetapkan ketentuan umum Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pariwisata.
Sementara itu terkait penguatan konektivitas, Luhut menyebut bahwa ada kesepakatan bahwa status Bandara Banyuwangi akan ditetapkan sebagai bandara internasional oleh Kementerian Perhubungan. Selain itu, operasional bandara baru Yogyakarta ditargetkan mulai 2019 dan Kemenhub akan membangun jalur kereta api yang terkoneksi dengan bandara tersebut.
“Semua tergabung, sehingga banyak sekali keputusan-keputusan dari rapat teknis. Hari ini hanya ujungnya, (sebelumnya) sudah beberapa hari tim ini kerja melakukan proses pengambilan keputusan,” jelasnya.
Hadir dalam rapat tersebut Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso. Selain itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin, Pj. Gubernur Sumatera Utara Eko Subowo, Pj. Gubernur NTT Robert Simbolon juga hadir.
