Jakarta, Portonews.com – Presiden Joko Widodo menggelar rapat untuk membahas mengenai defisit BPJS Kesehatan di Istana Merdeka, Senin (6/8/2018) siang.
sejumlah menteri Kabinet Kerja hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek juga nampak memasuki ruang rapat.
Usai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tengah mempertimbangkan sejumlah opsi untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Pemerintah bahkan menyiapkan skema kucuran dana langsung kepada BPJS Kesehatan.
Dalam rapat yang digelar di Istana Merdeka, Senin (6/8/2018), Pemerintah memutuskan untuk menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap keuangan BPJS Kesehatan. Usai hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah akan menyiapkan dana untuk menambal defisit itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan ada dana langsung dari APBN untuk menutup defisit. “Sebagian akan kita tutup dan akan kita tambahkan tapi kita lihat hitungannya masih sangat goyang,” tuturnya.
Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Irfan Humaidi mengemukakan ada beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan untuk menutup defisit tersebut. Pemerintah, tuturnya, lebih memilih untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan dari dana langsung dari APBN melalui Kementerian Keuangan, ketimbang menaikkan premi iuran atau pengurangan manfaat.
“Yang diambil pemerintah adalah bantuan dari pemerintah, bukan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). Yang penting anggaran kami bisa balance. Tadi itu yang dibahas di rapat.”
Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan rapat untuk membahas angka defisit akan dilaksanakan pada Kamis pekan ini, seiring laporan yang dilansir oleh BPKP
