Jakarta, Portonews.com – Gelontoran anggaran yang cukup besar dari pemerintah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir belum memberikan manfaat yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hal ini terbukti, walaupun anggaran pendapatan dan belanja Negara selama 10 tahun belakangan ini sudah naik 100 persen dari Rp1.000 triliun menjadi Rp2.200 triliun, ekonomi tetap tumbuh sama saja.
“Ekonomi hanya tumbuh sekitar lima persen saja,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2018 di Jakarta, Selasa (17/7/2018).
JK melanjutkan, rendahnya manfaat anggaran ke pertumbuhan tersebut terjadi karena anggaran lebih banyak digunakan untuk belanja barang ketimbang modal. “Tahun ini, anggaran belanja barang Rp300 triliun, belanja modal Rp200 triliun, beda Rp100 triliun,” katanya.
Masalah juga dipicu perencanaan dan pengawasan pembangunan yang lemah. Menurutnya dua proses tersebut saat ini masih perlu ditingkatkan agar anggaran tersebut bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meratakan pembangunan di seluruh Indonesia.
JK mengatakan pemerintah saat ini sudah mempunyai Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kepolisian, kejaksaan dan KPK agar pengawasan tersebut bisa dilakukan. Lembaga tersebut memiliki kewenangan luas, seperti melakukan audit, asistensi, evaluasi, pengawasan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pendidikan serta pelatihan.
Dengan kewenangan tersebut kata JK, kinerja pengawasan pengelolaan anggaran bisa ditingkatkan sehingga potensi penyelewengan penggunaannya bisa dicegah.
