Jakarta, Portonews — Pesatnya pertumbuhan industri pelayaran nasional membuat kewenangan keamanan di laut harus lebih diintensifkan. Salah satu persoalan yang dihadapi pelayaran nasional saat ini, yakni masih terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut. Untuk itu DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) agar dibentuk badan tunggal penegakan hukum di laut.
Pembentukan badan tunggal ini untuk mendukung cita-cita Indonesia sebagai poros maritim. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto saat beraudiensi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, di Jakarta, pekan lalu.
DPP INSA melakukan audiensi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan tumpang tindihnya penegakan hukum di laut. “Badan tunggal penegakan hukum di laut dibutuhkan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi operasional kapal. Untuk itu, kami melakukan audiensi dengan Bapak Panglima TNI untuk meminta solusi terbaik,” kata Carmelita seperti dilansir kompas.id
Saat ini, sedikitnya 18 instansi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa ataupun menangkap kapal di tengah laut. Masing-masing instansi berwenang atas dasar peraturan perundangan yang menaunginya. Kondisi ini, katanya, menyebabkan high cost dan waktu yang operasional kapal yang tidak efisien.
Dalam kesempatan itu, INSA mendorong agar terbentuknya badan tunggal penjaga laut yang memiliki kewenangan penuh untuk mengkoordinasikan dan melakukan pemeriksaan ataupun penangkapan kapal di laut untuk menghilangkan terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyambut positif keinginan untuk menghilangkan terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut. “Kami akan membahas masalah ini. Kami akan kumpulkan semua pemangku kepentingan,” kata Hadi.
Dia menambahkan, pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan segera mengkoordinasi penegakan hukum laut bersama instansi terkait lainnya, dan menggelar pertemuan lanjutan bersama pengurus DPP INSA untuk merealisasikan bebasnya pengusaha pelayaran nasional dari adanya biaya-biaya tidak terduga di tengah laut.
