JAKARTA, Portonews.com – Sembilan ruas tol Trans Jawa akan diresmikan hingga akhir tahun 2018. Sembilan ruas tol mulai beroperasi secara bertahap mulai Juli hingga Desember 2018. Tol yang akan diresmikan dalam waktu dekat di bulan Juli 2018 adalah ruas tol Pejagan-Pemalang dan Solo-Sragen.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, jalan Tol Pejagan-Pemalang sepanjang 43 km dan Tol Solo-Sragen sepanjang 36 Km, saat ini progresnya sudah 100 persen dan siap diresmikan bulan Juli 2018.
“Selanjutnya ruas tol yang akan beroperasi adalah Tol Sragen-Ngawi sepanjang 51 km dengan progres fisik saat ini 96 persen dan Tol Porong-Gempol 6 km dengan progres fisik saat ini 76% persen. Ruas-ruas ini ditarget beroperasi di bulan September,” katanya dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (27/6/2018).
Dia melanjutkan, di bulan Oktober 2018 akan beroperasi Tol Salatiga-Kartosuro sepanjang 32 km dengan progres fpembangunan isik saat ini mencapai 70 persen. Selanjutnya pada November 2018 akan beroperasi Tol Pemalang-Batang sepanjang 33 km dengan progres pembangunan fisik saat ini 72 persen, dan Tol Batang-Semarang sepanjang 74 km dengan progres fisik saat ini 78 persen.
“Akhirnya pada Desember 2018 akan beroperasi yakni Tol Wilangan-Kertosono 37 km dengan progres fisik saat ini 70 persen dan Tol Pasuruan-Grati-Probolinggo 44 km dengan progres fisik saat ini 36 persen,” imbuhnya.
Sementara itu, jalan tol Trans Jawa dari Merak-Banyuwangi sepanjang 1.150 km sendiri bakal segera tersambung pada akhir tahun 2019 mendatang. Saat ini, sepanjang 920 km sudah tersambung dari Merak-Pasuruan, di mana 607 km di antaranya sudah operasional dan sisanya 313 km yang fungsional ditargetkan rampung akhir 2018.
Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi
Basuki menegaskan, Tol Trans Jawa dibangun untuk meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa, yang memiliki kontribusi lebih dari 50 persen bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu adanya Tol Trans Jawa juga untuk menurunkan biaya logistik sehingga meningkatkan daya saing Indonesia.
Selain itu, ketersediaan jalan tol juga diarahkan untuk lebih mendorong perkembangan potensi ekonomi lokal di sepanjang koridor tol. Salah satunya dengan menyediakan lot-lot bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tempat istirahat (rest area). Kreativitas Pemerintah Daerah sangat penting dalam memfasilitasi perkembangan UMKM dengan adanya ruas tol baru sebagai peluang pengembangan usaha.
Pemerintah menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) baik dengan swasta maupun BUMN dalam pembangunan jalan tol yang membutuhkan investasi padat modal dan jangka panjang sehingga mengurangi beban belanja APBN.
Untuk ruas tol yang layak secara ekonomi dan finansial akan dibiayai penuh dari investasi badan usaha. Sementara dukungan pemerintah diberikan pada ruas tol yang telah layak secara ekonomi namun secara finansial masih kurang.
“Melalui skema KPBU, pemerintah bertujuan mengatasi ketimpangan pendanaan (financial gap) infrastruktur terutama jalan tol guna percepatan penyelesaiannya sehingga memberi manfaat yang nyata bagi negara. Dengan demikian dana APBN dapat difokuskan bagi pembangunan infrastruktur yang membutuhkan direct government investment,” tuturnya.
